Master ThesesKoleksi Thesis Mahasiswa Program Pascasarjana (S2)http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/362024-03-28T21:29:52Z2024-03-28T21:29:52ZAkibat Hukum Perkawinan Siri Bagi Istri Dan Anak Di Tinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Keperdataan Anak Terhadap Bapak Dalam Perkawinan SiriNagib, Atikahhttp://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/90102024-01-11T07:44:53Z2023-12-07T00:00:00ZAkibat Hukum Perkawinan Siri Bagi Istri Dan Anak Di Tinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Keperdataan Anak Terhadap Bapak Dalam Perkawinan Siri
Nagib, Atikah
Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga serta
dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai
manusia. Bagi seorang anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah
mempunyai kedudukan hukum yang jelas sehingga timbul kewajiban dan hak
antara orang tua dan anak sedangkan, berdasarkan Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974
mengatur bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif, yang mana
menggunakan metode pendekatan Perundang–undangan (statute approach) dan
pendekatan konseptual (conseptual approach). Adapun bahan hukum yang
digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan teknik analisis
bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif
kualitatif.
Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menyatakan jika dengan adanya putusan
MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menguatkan antara norma agama dan norma hukum
Indonesia, sehingga anak di luar perkawinan berhak mendapatkan hak-haknya yang
diakui oleh negara. Pada dasarnya antara putusan MK No 46/PUU-VIII/2010
dengan pasal 99 KHI dan pasal 53 KHI, semuanya bertujuan sama yaitu melindungi
wanita sebagai ibu dan anaknya di hadapan hukum. Dan Berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 dapat bahwa anak luar kawin
memiliki hubungan perdata dengan ayahnya selama bisa dibuktikan dengan Ilmu
Pengetahuan. ubungan perdata yang timbul akibat dari adanya hubungan darah ini
meliputi hubungan hukum hak dan kewajiban antara anak dengan ayahnya yang
berupa hubungan nasab, hubungan mahram, hubungan hak, hubungan pewarisan
dan hubungan perwalian.
2023-12-07T00:00:00ZKeabsahan Hukum Pembacaan Akta Notaris Di Hadapan Penghadap Melalui Video ConferenceAmirah, Anggini Husnulhttp://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/90092024-01-11T07:44:46Z2023-12-05T00:00:00ZKeabsahan Hukum Pembacaan Akta Notaris Di Hadapan Penghadap Melalui Video Conference
Amirah, Anggini Husnul
Notaris wajib membaca isi akta untuk memastikan bahwa para pihak mengetahui
semua keterangan yang relevan dan jelas isinya. Pasal 16 UUJN-Perubahan
mengatur bagaimana notaris harus melaksanakan tugas dalam pembuatan akta
otentik. saat ini Indonesia berada di era teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
yang memperkenalkan dunia maya (cyberspace, atau virtual world) melalui
internet dan memungkinkan komunikasi melalui media elektronik yang tidak
memerlukan kertas. Melalui media elektronik ini, seseorang akan memasuki dunia
maya yang abstrak, universal, dan tidak bergantung pada lokasi dan waktu.
Rumusan Masalah dalam penelitian Bagaimana penggunaan sistem elektronik
dalam pembuatan akta autentik dan Bagaimana keabsahan hukum pembacaan
akta oleh notaris di hadapan penghadap melalui video conference. Metode
penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konsep dan
peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan
bahwa: Pertama, Masih kurangnya peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai penggunaan sistem elektronik dalam pembuatan akta, sehingga dalam
membuat akta elektroik notaris tidak dapat diandalkan, dalam penggunaan cyber
notary juga belum cukup jelas karena akta autentik itu sendiri masih bertentangan
dengan syarat mekanisme dalam pembuatan akta. Kedua, Keabsahan hukum
pembacaan akta dihadapan penghadap melalui video conference dianggap tidak
sah, karena pada dasarnya tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dan tidak
semua tindakan teknologi dengan kemampuan video conference dapat dijalankan.
Apabila notaris dan para pihak tidak memenuhi syarat berhadapan berdasarkan
Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris pada saat
membaca akta autentik, maka status akta dapat berubah yang awalnya dianggap
autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian paling kuat menjadi akta di bawah
tangan.
2023-12-05T00:00:00ZPelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam proses peralihan hak atas tanah di Kabupaten TrenggalekFahrizal, Dian Dwihttp://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/90082024-01-11T07:44:39Z2023-11-15T00:00:00ZPelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam proses peralihan hak atas tanah di Kabupaten Trenggalek
Fahrizal, Dian Dwi
Meningkatnya kegiatan pembangunan di segala bidang, menyebabkan
meningkatnya keperluan akan tersedianya tanah dan atau bangunan. Sedangkan
tanah dan atau bangunan persediaannya sangat terbatas. Mengingat pentingnya
tanah dan atau bangunan tersebut dalam kehidupan, maka sudah sewajarnya jika
orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan nilai ekonomis serta manfaat
dari tanah dan atau bangunan karena adanya perolehan hak atas tanah dan atau
bangunan dikenakan pajak oleh negara. Pajak yang dimaksud adalah Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB). Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB), adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak
atas tanah dan bangunan.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permasalahan- permasalahan
yang akan diteiti dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah pemungutan
BPHTB terhadap transaksi jual beli tanah dan atau bangunan, Bagaimanakah
peranan PPAT dalam pemungutan BPHTB, dan Hambatan-hambatan apakah yang
timbul dalam pemungutan BPHTB dan bagaimana upaya untuk mengatasinya.
Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan
spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif
analitis.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa BPHTB dalam
pelaksanaannya menggunakan sistem self assessment yang nilai besarannya
ditentukan dan dihitung dari pemohon sendiri yang selanjutnya akan diaprisial
oleh BAKEUDA Kabupaten Trenggalek. PPAT memiliki peranan yang signifikan
dalam pemungutan BPHTB karena PPAT adalah pejabat umum yang terkait
dengan transaksi atas peralihanhak atas tanah, PPAT akan menandatangani akta
otentik setelah pajak BPHTB tersebut dibayar lunas oleh Wajib Pajak. Pejabat
Pembuat Akta Tanah hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas
tanah dan atau bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran
pajak. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melanggar ketentuan tersebut di atas
dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu PPAT juga berperan dalam membantu Wajib
Pajak menghitung besarnya BPHTB.
2023-11-15T00:00:00ZKeabsahan Hukum Perjanjian Kesepakatan Bersama Secara Adat Buton Terhadap Penggunaan Lahan Sebagai Tambang Batu GampingRusmanhttp://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/90072024-01-11T07:10:30Z2023-12-06T00:00:00ZKeabsahan Hukum Perjanjian Kesepakatan Bersama Secara Adat Buton Terhadap Penggunaan Lahan Sebagai Tambang Batu Gamping
Rusman
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki ribuan pulau,
sehingga setiap daerah memiliki suku dan budayanya masing-masing. hukum adat
setiap daerah berbeda-beda namun tetap satu di bawah naungan negara indonesia.
Hukum adat di akui, dihormati dan di lindungi oleh negara selama itu masih
sesuai dengan perkembangan zaman sesuai yang tertuang dalam pasal 18B ayat
(2) dan 28I ayat (3) UUD NRI 1945. Tujuan penelitian ini adalah pertamaUntuk
mendeskripsikan dan menganalisis Keabsahan Hukum Perjanjian Secara Adat
Buton Terhadap Penggunaan Lahan Sebagai Tambang Batu Gamping Oleh PT.
Diamond Alfa Propertindo kedua Untuk mendeskripsikan dan menganalisis
tentang Akibat hukum perjanjian secara adat buton terhadap penggunaan lahan
sebagai tambang batu gamping oleh PT. Diamond Alfa Propertindo. Metode
penelitian yang digunakan adalah yuridis Sosiologi dengan pendekatan konsep
dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dan pembahasan
menunjukkan bahwa pertama Keabsahan Perjanjian menurut sistem hukum barat
yang berdasarkan pada KUHPerdata Pasal 1320 yang menyatakan bahwa untuk
sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat Yaitu, Sepakat mereka mengikatkan dirinya,
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang
halal. sedangkan Keabsahan Akad menurut Hukum Islam harus memenuhi rukun
rukun yaitu, Sighat al-aqad (pernyataan untuk mengikat diri), Al-ma'qud alaih
atau Mahal alaqd (obyek akad), Al-muta'aqidain atau al-aqidain (pihak-pihak yang
berakad), Maudhu' al-aqd (tujuan akad). Dan Keabsahan Perjanjian menurut
Hukum Adat yaitu, Dewasa atau cakap, Azas Persetujuan, Ketentuan yang
menyertai dalam perjanjian tetapi bukan merupakan keabsahan perjanjian menurut
hukum adat. Sehingga dapat di simpulkan bahwa Perjanjian Secara Adat Terhadap
Penggunaan Lahan Sebagai Tambang Batu Gamping Oleh PT. Diamond Alfa
Propertindo yaitu sah. Baik di tinjaun dari hukum adat, islam dan KUHPerdata.
Kedua Tanah yang digunakan untuk Penambangan Batu Gamping tersebut
merupakan Tanah Adat. Untuk melindungi hak-hak atas tanah dalam
penambangan ini adanya Mou dan CSR. Jika dalam penambangan 86 tersebut
didapat ada penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka izin usaha
dari penambangan tersebut akan dicabut.
2023-12-06T00:00:00Z