MT - Administrative Science
http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/149
Koleksi Thesis Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi2024-03-28T12:36:55ZStrategi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Perijinan Di Dinas Perhubungan (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur-Maluku)
http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/8983
Strategi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Perijinan Di Dinas Perhubungan (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur-Maluku)
Kaimudin, Rivay
Penelitian tentang “Strategi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan
Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Perijinan Di Dinas Perhubungan (Studi di
Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur-Maluku)” bertujuan untuk
mengetahui strategi dan menganalisis peningkatan kualitas pelayanan publik
dalam Pengurusan Perijinan di Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian
Timur-Maluku. Selain itu, Untuk mengetahui prosedur peningkatan kualitas
pelayanan publik dalam Pengurusan Perijinan di Dinas Perhubungan Kabupaten
Seram Bagian Timur-Maluku. Serta untuk mengetahui faktor penghambat dan
pendorong dalam Pengurusan Perijinan di Dinas Perhubungan Kabupaten Seram
Bagian Timur-Maluku.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini
dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat
mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Desain penelitian deskriptif kualitatif
bertujuan untuk mengkaji Strategi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan
Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Perijinan Di Dinas Perhubungan di Dinas
Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur-Maluku. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan studi pustaka, secara
garis besar hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
Bahwa Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur dalam
meningkatan kualitas pelayanan publik dalam Pengurusan Perijinan yakni
melakukan sosialisasi dengan mendatangi pemilik kendaraan untuk mengurus
semua izin kendaraan baik itu kendaraan yg dipergunakan untuk pelayanan
masyarakat (angkutan sewa) maupun angkutan barang. Selain itu, strategi yang
dilakukan adalah strategi inti, strategi konsekuensi, strategi pelanggan dan strategi
kontrol. Strategi yang diterapkan merupakan suatu bentuk dari tujuan utama
dalam pelayanan publik, yakni bersih: inovatif, solutif, kompeten, organisir,
transparan dan amanah.
Bahwa untuk meningkatkan kualitas terhadap prosedur peningkatan
Perijinan di Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur, dilakukan
dengan melakukan swiping dengan melibatkan pihak kepolisian dalam hal ini
polantas untuk memeriksa kelengkapan izin kendaraan umum dan kendaaran
barang untuk mencegah terjadinya ketidak taatan pelaku usaha dalam mengurus
izin. Prosedur pengingkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dibarangi
dengan tindakan Revitalisasi, restrukturisasi, dan deregulasi di bidang pelayanan
publik, Peningkatan prefesionalisme pejabat pelayan publik, Korporatisasi unit
pelayanan publik, Pengembangan dan pemanfaatan Electronic-Government (E
Government) bagi instansi pelayanan publik, Peningkatan partisipasi masyarakat
dalam pelayanan publik dan Pemberian penghargaan dan sanksi kepada unit
pelayanan masyarakat.
Adapun faktor penghambat dan pendorong dalam Pengurusan Perijinan
diwilayah Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur dikarenakan
kurangnya sumber daya pegawai, kurangnya sarana dan prasarana, sehingga
dalam melakukan pengujian berkala mengundang dinas perhubungan provinsi
untuk melakukan pengujian berkala. Hambatan yang di hadapi masih kurangnya sinegritas antara pemerintah daerah sebagai pejabat yang berwenang untuk
mememberikan anggaran khusus untuk pemenuhan sumber daya manusia dan
memperbaiki srana dan prasasana yang masih kurang memadai untuk pelayanan
masyarakat.
2023-11-27T00:00:00ZPemberdayaan Masyarakat Disabilitas Melalui Industri Kecil Menengah (Studi Pemberdayaan Di Desa Sentul Purwodadi)
http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/8982
Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas Melalui Industri Kecil Menengah (Studi Pemberdayaan Di Desa Sentul Purwodadi)
Mir’ah, Lailatul
Pemberdayaan masyarakat disabilitas sangat penting karena mereka sering
mengalami diskriminasi dan sulit mendapatkan akses ke layanan publik,
pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Hal ini mengakibatkan keterbatasan dalam
mengembangkan potensi diri mereka. Penelitian ini difokuskan pada upaya
pemberdayaan masyarakat disabilitas di Desa Sentul, terutama di Industri Kecil
Menengah Kupu Sutera.
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis potensi masyarakat disabilitas,
mendeskripsikan upaya pemberdayaan masyarakat disabilitas di Industri Kecil
Menengah Kupu Sutera, dan menilai bagaimana dampak dari upaya pemberdayaan
disabilitas melalui Industri Kecil Menengah di Kupu Sutera.
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam
tentang bagaimana pemberdayaan IKM di Desa Wisata Kupu Sutera dapat
memanfaatkan potensi masyarakat disabilitas, serta bagaimana teori pemberdayaan
masyarakat dapat diterapkan dalam konteks ini untuk mengidentifikasi solusi yang
relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak ditemukan potensi potensi
masyarakat disabilitas anatara lain, mampu membudidayakan ulat, Memisahkan
benang pada kokon, memintal, menenun, membatik, mewarnai kain sutera,
menjahit, bahkan membuat acesoris. Terbukti dengan makin berkembangnya hasil
produk yang dihasilkan masyarakat disabilitas anatara lain kain sutera, sepatu,
selendang, dompet, acesoris bros, lampu hias, jam tangan dll.
Upaya pemberdayaan masyarakat disabilitas di Desa Sentul memberikan
dampak postif kepada masyarakat disabilitas maupun masyarakat sekitar, selalu
memberikan motivasi dan mengajak masyarakat disabilitas untuk tidak merasa
kurang percaya diri. terbukti dengan banyakanya stakeholder yang tertarik dengan
upaya pemberdayaan juga tertarik dengan hasil karya masyarakat disabilitas.
Dampak dari upaya pemberdayaan masyarakat disabilitas melalui Industri
Kecil Menengah Kupu Sutera berdampak positif kepada masyarakat khususnya
masyarakat disabilitas. Masyarakat disabilitas merasa terbantu dengan adanya
pemberdayaan dengan cara pelatihan pelatihan, mereka juga sudah mulai percaya
diri dan mampu bersaing dengan masyarakat umum lainya.
2023-12-25T00:00:00ZPeran Malang Corruption Watch Dalam Advokasi Kebijakan Tata Ruang di Kota Batu
http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/8836
Peran Malang Corruption Watch Dalam Advokasi Kebijakan Tata Ruang di Kota Batu
Prasetya, Bayu Agung
Non-Governmental Organizations (NGOs) atau Organisasi Non-Pemerintah
adalah organisasi yang bekerja secara independen dari pemerintah dan bertujuan
untuk memajukan suatu tujuan atau agenda tertentu, seperti kesejahteraan sosial,
hak asasi manusia, lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Di Indonesia, NGOs
berperan melakukan pemantauan terhadap berbagai isu sosial. Mereka melakukan
pemantauan yang cermat dan penelitian mendalam untuk mengumpulkan data dan
informasi yang akurat. Berangkat dari hal tersebut maka peneliti ingin mengetahui
beberapa hal terkait dengan bagaimana peran, faktor pendukung, kendala dan
model di Malang Corruption Watch terhadap advokasi kebijakan tata ruang di Kota
Batu. Yang hasilnya akan berdampak terhadap kehidupan berpolitik di Kota Batu.
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan terkait
dengan peran yang dilakukan oleh Malang Corruption Watch terhadap kebijakan
tata ruang Kota Batu, dan mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan
penghambat dalam proses kontrol kebijakan tersebut serta model advokasi
kebijakan tata ruang di Kota Batu. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti
menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, dimana dalam
analisisnya peneliti menggunakan teori lembaga swadaya masyarakat oleh Saidi
2004, yang membahas mengenai peran LSM dan toeri Sugiyah 2010 mengenai
partisipasi masyarakat.
Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) MCW telah melakukan fungsi
advokasi diantaranya pengawasan, audiensi serta demontrasi berkaitan tata ruang.
2) Sedangkan beberapa factor pendukung yaitu dukungan lembaga KPK,
masyarakat luas dan dukungan media. Disisi lain, yang menjadi faktor penghambat
dalam pencapaian adalah konsistensi dalam mengembangkan masyarakat sipil dan
ketidakemauan pemerintah dalam membuat kebijakan public pro masyarakat.
Ada beberapa saran dari penelitian ini yang mungkin dapat diterapkan yakni ;
1) Pemkot Batu harus mengambil kebijakan tata ruang pro masyarakat. 2) MCW
harus objektif dalam melihat pertimbangan pemkot Batu dalam kebijakan tata ruang
dan memahami actor yang berperan dalam kebijakan tata ruang Kota Batu.
2023-09-17T00:00:00ZImplementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Dau
http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/8835
Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Dau
Nada, Fairoh Aida Qothrun
Implementasi kebijakan merupakan aspek atau dimensi yang penting dari
keseluruhan proses kebijakan. Kebijakan perlu di lakukan oleh pemerintahan
Kecamatan Dau guna menunjang pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus
di sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Dau. Perlindungan dan jaminan hak
asasi tidak hanya perlu bagi warga negara yang normal tetapi juga bagi penyandang
disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau
sensorik. Dalam kenyataan masih banyak penyandang disabilitas yang
mendapatkan diskriminasi terkait dengan pemenuhan hak memperoleh Pendidikan
Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi serta apa
saja faktor yang mempengaruhi, untuk mewujudkan implementasi kebijakan
pemerintah dalam pemenuhan hak-hak pendidikan penyandang disabilitas di
Kecamatan Dau Kabupaten Malang
Tujuan dari penulisan ini adalah: (1) mendeskripsikan dan menganalisis
implementasi kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak pendidikan
penyandang disabilitas di Kecamatan Dau (2) mengekplanasi faktor yang
mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak
pendidikan penyandang disabilitas di Kecamatan Dau
Tesis ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang
digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai
proses Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak-hak
Pendidikan Penyandang Disabilitas di Kecamatan Dau.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan
Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak-hak Pendidikan Penyandang Disabilitas yang
diteliti dengan model implementasi Edward III menghasilkan penyampaian
komunikasi secara vertikal secara formal, sumber daya yang terlibat dengan
dukungan fasilitas serta dana yang diajukan, untuk mengetahui sikap pelaksana
kebijakan maka sekolah menggunakan sistem presensi melakukan adaptasi
kurikulum untuk siswa penyandang disabilitas, dan tidak ada struktur organisasi
khusus dalam penerapan kebijakan namun peran Lembaga, peran Masyarakat, serta
peran keluarga dalam pengimplementasian kebijakan pemerintah dalam
pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan untuk penyandang disabilitas masih dalam
masa pemantauan karena banyak Masyarakat dan keluarga yang masih belum
memahami betapa pentingnya Pendidikan untuk penyandang disabilitas.
Selanjutnya faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sebagai wujud
konservasi pemenuhan hak Pendidikan penyandang disabilitas. Faktor sumberdaya manusia menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dimana ketersediaan guru
mata pelajaran belum diikuti oleh kemampuan guru-gurunya dalam memberikan
perlakuan khusus bagi Anak Berkebutuhan Khusus pada saat proses belajar
mengajar berlangsung, hal ini disebabkan karena guru pelajaran tidak ada yang
berlatar belakang Pendidikan Luar Biasa (PLB), sehingga masih butuh adaptasi
baik kesabaran maupun kemampuannya dalam proses pembelajaran. Serta
Sumberdaya finansial dimana (Anggaran) dalam kebijakan pemenuhan hak
penyandang disabilitas bidang pendidikan masih belum tercukupi dengan baik.
2023-12-01T00:00:00Z