Mekanisme Permohonan Hak Milik Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Negara Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan (Studi Di Bpn Kabupaten Sampang)”

Abstract

Pada skripsi ini penulis mengangkat tentang mekanisme permohonan hak milik atas tanah yang berasal dari tanah negara berdasrkan peraturan menteri agrarian no 9 tahun 1999, dan Hambatan Apa Saja Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Permohonan Hak Milik Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Negara dan Bagaimana Penyelesaiannya di Kantor BPN Kabupaten Sampang,hal ini dikarenakan kebanyakan masyarakat belum mengetahui tata cara proses permohonan hak milik atas tanah yang berasal dari tanah Negara, serta masyarakat belum memahami mengenai pengertian yang dimaksud dengan tanah negara itu sendiri, dimana substansi tanah Negara setelah UUPA. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, adapun jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder, analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan proses pengajuan permohonan hak milik yang berasal dari tanah negara pemohon dapat mengurus sendiri permohonannya dengan menyertakan bukti-bukti tertulis mengenai keterangan pemohon serta keterangan tanhanya yang meliputi data fisik dan data yuridis dan diajukan langsung permohonannya di BPN Kabupaten Sampang/sesuai letak tanah yang dimohon dan selanjunyta dapat dilakukan 3 tahapan pendaftaran yakni Pendafataran Pengukuran, Pendaftaran Permohonan Hak, dan Pendaftaran Penerbitan Sertifikat, dalam hal ini hambatan yang terjadi ialah kurangnya kelengkapan berkas pada saat mengajukan permohonan yang dilatarbelakangi oleh kurangnya pengetahuan masyrakat sehinga kesulitan untuk melengkapi persyaratan berkas yang dibuthkan, dan terkadang masyarakat kesulitan untuk memperoses tanah tersebut dikarenakan adanya pajak BPHTB yang dibebankan kepada pemohon.