Penerapan Asas Kepatutan Atas Manfaat Ekonomi Yang Tinggi Pada Peer To Peer Lending Sebagai Wujud Adanya Kepastian Hukum

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan perlindungan hukum terhadap kenaikan suku bunga dan perubahan klausula baku pada pinjama uang Peer to Peer Lending. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh aspek ketidakpastian hukum terkait kenaikan suku bunga dan perubahan klausula baku yangsewaktu-waktu bisa diubah oleh pihak penyelenggara pinjama uang Peer to Peer Lending. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji peraturan tentang keberadaan kredit elektronik dan layanan kredit terkait pencantuman persyaratan standar oleh penyedia layanan kredit online. Di era kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat memunculkan inovasi-inovasi yang terus berkembang, seperti munculnya teknologi finansial (financial technology) yang memadukan antara teknologi informasi dan jasa keuangan. Layanan pinjaman berbasis teknologi ini memungkinkan masyarakat dengan mudah mengakses dana pinjaman tanpa bergantung pada bank tradisional. Adanya Perjanjian antara Pemilik Dana dan Peminjam Dana menimbulkan perjanjian dalam Perjanjian Pinjaman yang disebut Perjanjian Baku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, secara khusus fokus pada analisis dan interpretasi terhadap peraturan-peraturan tertulis serta dokumen-dokumen hukum lainnya. Oleh karena itu, jenis penelitian ini sering disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, karena lebih bersifat eksploratif terhadap literatur hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum melalui perubahan pengaturan suku bunga pada layanan peminjaman uang Peer to Peer Lending (LPUBTI). Berdasarkan UUPK masih belum sepenuhnya terlaksana, hal ini terlihat dari masih banyak hak-hak konsumen yang terabaikan dengan diberlakukannya syarat-syarat baku oleh pelayanan kredit. Selain itu, karena rata rata masyarakat Indonesia masih minim literasi keuangan, penyedia layanan harus menunggu hingga pelanggannya mendapat informasi lengkap mengenai perubahan biaya yang dikenakan atau syarat dan ketentuan produk yang ditawarkan serta pelanggan harus diberitahu melalui saluran komunikasi agar menghindari terjadinya klausula baku yang mendadak diubah oleh penyedia layanan.