Status Rumah Terapung dan Akibat Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Status Rumah Terapung Dan Akibat Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya penggusuran-penggusuran rumah terapung oleh pemerintah daerah yang rumah terapung merupakan bangunan yang sudah ada secara turun temurun dalam hukum adat Banjar sampai sekarang. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana peraturan dan status rumah terapung di Kabupaten Banjar menurut peraturan perundang-undangan ? 2. Bagaimana akibat dari rumah terapung dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, bagaimana pengaturan dan status rumah terapung di Kabupaten Banjar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perlindungan hukum rumah terapung dan akibat hukumnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya. Peraturan daerah ini sudah memberikan perlindungan yang konkrit karena pemilik rumah terapung sendiri harus mendaftarkannya sebagai bangunan cagar budaya dan belum memiliki peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur dan mengikat terhadap rumah terapung. Akibat hukum terhadap rumah terapung setelah berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya maka pemilik rumah terapung yang tidak mendaftarkannya kepada pemerintah daerah maka rumah terapung tersebut dapat diambil alih oleh pemerintah dan pemilik juga dapat mendaftarkan bangunannya bertujuan agar mendapatkan perlindungan apabila suatu saat bermasalah. Kata Kunci : Status Rumah Terapung, Perlindungan Hukum, Kearifan Lokal Banjar.