Evaluasi Pemilukada Serentak 2015: Pelanggaran HAM bidang administrasi kependududukan

dc.contributor.author	Wahid, Abdul
dc.date.accessioned	2020-11-07T05:22:24Z
dc.date.available	2020-11-07T05:22:24Z
dc.date.issued	2016-06-08
dc.identifier.issn	2460-0911
dc.identifier.uri	https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2019/01/Kodifikasi-UUD-pemilu-jurnaletikavol2no2maret2016copy.pdf
dc.identifier.uri	http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/217
dc.description.abstract	Pelanggaran HAM dalam penyelenggaraan Pemilukada yang dilakukan secara serentak belum lama ini masih terjadi. Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh para penyelenggara Pemilukada serentak atau lembaga apapun yang terkait dengan Pemilukada serentak, adalah pengabaian hak warga negara dalam administrasi kependudukan. Ketidakvalidan data dalam administrasi kependudukan yang kemudian berdampak mereduksi kualitas penyelenggaraan Pemilukada serentak merupakan bentuk pelanggaran HAM, yang tentu saja mengakibatkan kerugian bagi warga negara dan pembangunan demokrasi di Indonesia.	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.publisher	Jurnal Etika & Pemilu	en_US
dc.subject	Pemilu	en_US
dc.subject	Demokrasi	en_US
dc.subject	Hak Asasi Manusia	en_US
dc.subject	Penduduk	en_US
dc.title	Evaluasi Pemilukada Serentak 2015: Pelanggaran HAM bidang administrasi kependududukan	en_US
dc.type	Article	en_US