| dc.description.abstract | Tema di atas dilatarbelakangi oleh kebijakan Pemerintah untuk memberikan program asimilasi di rumah bagi narapidana dan anak di tengah pandemi COVID-19. Asimilasi diberikan sebagai hak narapidana setelah memenuhi syarat-syarat dalam aturan hukum yang berlaku. Asimilasi adalah pembinaan narapidana dewasa dan anak dengan membiarkan mereka hidup berbaur di lingkungan masyarakat. Di tengah pandemi corona, penjara menjadi tempat beresiko karena banyak penjara yang tidak layak huni akibat kelebihan kapasitas sehingga kebijakan jaga jarak mustahil diterapkan. Pengeluaran narapidana dan anak melalui program asimilasi di rumah ini merupakan tindak lanjut dari seruan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mendesak pemerintah negara di dunia untuk membebaskan narapidana beresiko rendah.
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengangkat beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 dalam pelaksanaan asimilasi bagi narapidana dan anak karena COVID-19 di LAPAS Kelas I Malang?; 2) Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesi Nomor 10 Tahun 2020 dalam pelaksanaan asimilasi bagi narapidana dan anak karena COVID-19 di LAPAS Kelas I Malang? dan 3) Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesi Nomor 10 Tahun 2020 dalam pelaksanaan asimilasi bagi narapidana dan anak karena COVID-19 di LAPAS Kelas I Malang?
Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara sedangkan data sekunder didapatkan dari studi pustaka dan dokumen yang terkait dengan masalah penelitian. Hasil penelitian dianalisa secara induktif untuk menjawab isu yang menjadi pokok permasalahan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran narapidana dan anak melalui program asimilasi karena COVID-19 di LAPAS Kelas I Malang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam penerapan Permenkumham 10/2020 adalah: a) kendala administrasi; b) sulitnya pengawasan terhadap narapidana dan anak yang mendapatkan asimilasi karena COVID-19; c) Narapidana tidak memiliki penjamin; d) narapidana memanfaatkan program asimilasi untuk meminta uang lebih kepada keluarga; e) keraguan masyarakat untuk menerima kembali narapidana yang bebas asimilasi karena COVID-19; dan f) narapidana mengulangi tindak pidana setelah bebas asimilasi karena COVID-19. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah: a) melakukan koordinasi dengan Pengadilan dan Kejaksaan; b) melaksanakan kontrol narapidana dan anak yang bebas asimilasi terkait COVID-19; c) melakukan koordinasi dengan BAPAS Malang atau BAPAS tempat tinggal narapidana untuk narapidana yang tidak memiliki penjamin; d) melakukan sosialisasi dan motivasi kepada narapidana dan anak yang akan menjalani asimilasi di rumah; e) melakukan sosialisasi melalui media sosial tentang tidak adanya biaya yang dikenakan untuk mendapatkan program asimilasi karena COVID-19; dan f) melakukan koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan, Kejaksaan dan Kepolisian, dan Kelurahan tempat tinggal masing-masing narapidana dan anak yang bebas asimilasi terkait COVID-19.
Kata Kunci : Asimilasi, Narapidana, COVID-19, Lembaga Pemasyarakatan.
| en_US |
