Show simple item record

dc.contributor.authorSipayung, Barnabas
dc.date.accessioned2022-01-12T02:36:16Z
dc.date.available2022-01-12T02:36:16Z
dc.date.issued2021-07-24
dc.identifier.urihttp://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/3002
dc.description.abstractPada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan dalam Implementasi Pasal 4 huruf A Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 (Studi Kasus di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu) tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Batu dan faktor penghambat apa saja yang dihadapi oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima serta bagaimana upaya penanganan yang bisa dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitiаn yuridis empiris dilаkukаn dengаn melаkukаn penelitiаn secаrа lаngsung ke lokаsi penelitiаn untuk melihаt secаrа lаngsung penerаpаn perundаng-undаngаn, аtаu аturаn hukum yаng berkаitаn dengаn penegаkаn hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekаtаn yuridis sosiologis аdаlаh mengidentifikаsi dаn mengkonsepsikаn hukum sebаgаi institusi sosiаl yаng riil dаn fungsionаl dаlаm sistem kehidupаn nyаtа. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bagian dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu serta para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Batu. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis mengenai peraturan perundang-undangan secara keseluruhan pelaksanaannya kurang efektif. Hal ini dikarenakan aturan yang ada di dalam peraturan daerah hanya dilaksanakan sebagian. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu memberikan arahan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) di beberapa wilayah Kota Batu seperti memberikan ruang usaha, jaminan yang pasti, sanksi, dan melakukan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) apabila telah melebihi kapasitas. Berbagai kendala dan hambatan dalam penertiban dan pembinaan adalah sulitnya memberikan penjelasan secara terperinci serta perilaku dari Pedagang Kaki Lima (PKL) sendiri. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu mengambil berbagai solusi untuk kendala internal maupun eksternal yang ada. Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Pengaturan, Penertiban, Pedagang Kaki Lima (PKL)en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherUniversitas Islam Malangen_US
dc.subjectImplementasien_US
dc.subjectPeraturan Daerahen_US
dc.subjectPengaturanen_US
dc.subjectPenertibanen_US
dc.subjectPedagang Kaki Lima (PKL)en_US
dc.titleImplementasi Pasal 4 Huruf A Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Batu (Studi Kasus di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu)en_US
dc.typeOtheren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record