Implikasi Hukum Pengaturan Kepentingan Umum sebagai Syarat Penggunaan Deponering oleh Jaksa Agung menurut Hukum Positif Indonesia

Lathfan

dc.contributor.author	Lathfan
dc.date.accessioned	2020-11-17T03:35:24Z
dc.date.available	2020-11-17T03:35:24Z
dc.date.issued	2020-07-25
dc.identifier.uri	http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/356
dc.description.abstract	Deponering adalah pelaksanaan asas oportunitas yaitu penyampingan perkara demi kepentingan umum. Kepentingan umum yang di maksud adalah kepentingan bangsa, negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Deponering diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, namun dalam pengaturannya terdapat kekaburan norma dimana tidak jelas batasan batasan dari kepentingan Bangsa, Negara dan Masyarakat luas. Adapun penulisan Jurnal Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui Implikasi Hukum Pengaturan Kepentingan Umum Sebagai Syarat Penggunaan Deponering Oleh Jaksa Agung Menurut Hukum Positif. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Hasil analisa Kepentingan umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 c Undang-Undang Kejaksaan menjelaskan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.publisher	Universitas Islam Malang	en_US
dc.subject	Kepentingan Umum	en_US
dc.subject	Deponering	en_US
dc.subject	Kejasaan Agung	en_US
dc.subject	Public Interest	en_US
dc.subject	Deponering	en_US
dc.subject	Supreme Attorney	en_US
dc.title	Implikasi Hukum Pengaturan Kepentingan Umum sebagai Syarat Penggunaan Deponering oleh Jaksa Agung menurut Hukum Positif Indonesia	en_US
dc.type	Thesis	en_US