Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Menurut Uu No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi kasus di Polres Sampang)

Abstract

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya merupakan suatu kajian yang menjadi masalah dalam lingkup nasional maupun secara internasional. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dan psikotropika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika dan psikotropika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika dan psikotropika tersebut. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba dewasa ini. Efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh intansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri serta para penegak hukum yang lainnya. Status atau jabatan dan pekerjaan seperti menjadi penyidik, yang dilakukan seseorang seringkali berpengaruh pula terhadap keinginan-keinginannya, termasuk karier di bidang penyidikan. Pejabat polisi merupakan penyidik utama di dalam perkara-perkara Pidana disamping penyidik dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Semua tindakan yang dilakukan dalam rangka proses penyidikan di atas dibuat secara tertulis yang untuk selanjutnya diberkaskan dalam satu bendel berkas. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan data yang diperoleh dari hasil pustaka. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa: kaitannya dengan kebijakan hukum pidana oleh penyidik di Polres Sampang, narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.Kesimpulan dari penelitian diatas antara lain: Perkembangan data kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Sampang menunjukkan kondisi memprihatinkan. Karena ada kecenderungan terjadi peningkatan, Pelaksanaan penyidikan di Polres Sampang terhadap tindak pidana narkotika menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dilakukan oleh aparat kepolisian atau aparat penyidik, adalah berpijak pada norma yuridis yang sudah mengaturnya.