Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V/2007 tentang Mekanisme Pembentukan Pengadilan Ad Hoc dalam Pelanggaran HAM di Indonesia

Roziki, Muhammad

dc.contributor.author	Roziki, Muhammad
dc.date.accessioned	2020-11-21T04:13:59Z
dc.date.available	2020-11-21T04:13:59Z
dc.date.issued	2020-07-11
dc.identifier.uri	http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/510
dc.description.abstract	Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Regulasi ini merupakan suatu hal yang responsif, mengingat banyak kejadian pelanggaran HAM berat di masa lalu yang melibatkan institusi negara. Namun terdapat problematika hukum ketika dalam Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM yang menjelaskan bahwa pengadilan HAM dibentuk atas dasar “dugaan” oleh DPR dan ditetapkan oleh Keppres. Hal yang demikian dianggap terlalu bernuansa politik oleh Erico Guterres, maka oleh sebab itu regulasi ini diajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang merupakan data sekunder dan aturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Penelitian ini Pendekatan Perundang-perundangan, Pendekatan Kasus Hukum, Pendekatan Konseptual. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan beberapa masalah yakni, Mengapa Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diajukan Uji materil ke Mahkamah Konstitusi? Apa ratio decidendi Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 18/PUUV/2007 tentang mekanisme pembentukan pengadilan ad hoc dalam perkara HAM di Indonesia?	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.publisher	Universitas Islam Malang	en_US
dc.subject	Pengadilan HAM	en_US
dc.subject	Judicial Review	en_US
dc.subject	Mahkamah Konstitusi	en_US
dc.subject	Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE	en_US
dc.title	Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V/2007 tentang Mekanisme Pembentukan Pengadilan Ad Hoc dalam Pelanggaran HAM di Indonesia	en_US
dc.type	Other	en_US