| dc.description.abstract | Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan akibat hukum pendirian bangunan di atas tanah PT Kereta Api Indonesia penulis melakukan studi di kawasan Comboran yang berada di Kota Malang, pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dari banyaknya masyarakat yang mendirikan bangunan di atas tanah PT Kereta Api Indonesia dan kebanyakan diantaranya tidak memiliki izin untuk mendirikan bangunan di sana.
Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana prosedur perizinan pendirian bangunan di atas tanah PT Kereta Api Indonesia? 2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan oleh masyarakat yang mendirikan bangunan di atas tanah PT Kereta Api Indonesia
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, kebanyakan warga yang tinggal disana belum memiliki sewa untuk menempati tanah PT Kereta Api Indonesia, dan juga kebanyakan warga yang tinggal di sempadan rel kereta api adalah rata-rata orang luar kota atau dari desa yang kemudian ke kota untuk mencari pekerjaan, akan tetapi karena sulitnya mencari kerja banyak dari mereka yang memilih menjadi pengemis, dan dikarenakan tidak memiliki cukup uang mereka memilih untuk tinggal di sempadan rel kereta api, yang dimana hal itu sebenarnya sangat berbahaya untuk ditinggali.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa untuk akibat hukumnya terbagi menjadi 2, yakni untuk warga yang bersifat legal akibat hukum yang ditimbulkan kepada PT Kereta Api Indonesia adalah selayaknya penyewa dan pemberi sewa, sedangkan untuk warga yang tinggal secara ilegal adalah dapat digusur tanpa ganti rugi dan juga bisa dituntut apabila diperlukan. | en_US |
