Pertanggungjawaban Pidana Perantara Jasa Prostitusi Online (Studi Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/Pn Mlg)

Abstract

Pertanggungjawaban pidana pengguna jasa prostitusi online belum berlaku efektif dalam menjerat dan menanggulangi prostitusi online di Indonesia. Apabila tidak ada pengaturan hukum positif yang mengatur tentang hal tersebut, maka para pengguna jasa prostitusi online akan merasa aman dan tetap leluasa membeli jasa untuk kepuasan mereka semata. Secara konkrit masalah yang diangkat dalam penulisan ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana perantara jasa prostitusi online serta bagaimana pembaharuan hukum pidana terhadap pengguna jasa prostitusi online di Indonesia. Tujuan penelitian untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dan memahami mengenai pembaharuan hukum pidana terhadap pengguna jasa prostitusi online di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data yang sudah ada yang berupa bahan-bahan hukum primer, dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai prostitusi online di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya ketentuan yang mengatur mengenai pidana kepada pengguna jasa prostitusi online menyebabkan tidak maksimalnya penanggulangan prostitusi online itu sendiri. Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini sangatlah diperlukan pengaturan yang jelas dan tegas, oleh karena itu diperlukan pembaharuan hukum pidana terkait pertanggungjawaban pidana bagi para perantara jasa prostitusi online di Indonesia.