Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Yang Dirugikan Akibat Wanprestasi Dalam Jual Beli Online (Studi Pada Platfrom Aplikasi Dengan Metode Cash On Delivery Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

Abstract

Pada tugas akhir ini, penulis mengangkat judul Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Yang Dirugikan Akibat Wanprestasi Dalam Jual Beli Online (Studi Pada Platfrom Aplikasi Dengan Metode Cash On Delivery dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). Pemilihan judul tersebut dilatar belakangi oleh banyaknya kasus yang terjadi di masyarakat, dimana banyak pihak dalam jual beli online melakukan wanprestasi pada transaksi tersebut. Perundang-undangan di Indonesia telah mengatur mengenai jual beli online atau transaksi elektronik dan jelas didalamnya mengatur mengenai proses jual beli online atau transaksi elektronik yang baik dan benar. Namun masih banyak masyarakat yang belum tahu ataupun memahami tentang peraturan tersebut dan melakukan wanprestasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, tugas akhir ini mengangkat rumusan masalah sebagi berikut: 1. Apa yang menyebabkan seseorang wanprestasi dalam jual beli online dengan metode pembayaran cash on delivery? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dalam jual beli online dengan metode pembayaran cash on delivery?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasu. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, dengan bahan hukum primer maupun sekunder, selanjutnya analisi bahan hukumnya ialah interpretasi sistematis dengan melihat pada hubungan di antara suatu aturan dalam undang-undang yang saling bergantungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam jual beli online ada pihak pihak yang melakukan wanprestasi sehingga memberikan dampak kerugian bagi pihak lain. Perbuatan wamprestasi tersebut melanggar Undang-undang dan Peraturan yang ada di Indonesia, sehingga ada asas-asas perjanjian yang terdapat didalam hukum perdata dan diluar hukum perdata, dimana asas tersebut mengikat bagi para pihak dan memberikan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah adanya suatu kesepakatan diantara kedua belah pihak, dan juga memberikan sifat mengikat bagi para pihak yang melakukan suatu perjanjian yang sah. Perlindungan hukum sangat diperlukan bagi para pihak untuk terjauh dari kerugian yang disebabkan oleh pihak lain, banyak undang-undang dan peraturan yang mengatur mengenai jual beli online atau transaksi elektronik ini. Sehingga pihak yang melakukan wanprestasi bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuatnya.