Browsing UT - Law Science by Title
Now showing items 226-245 of 641
-
Kepastian Hukum Penguasaan Hak Menumpang Atas Tanah Oleh Sekolah Dasar Nahdlatul Ulama Bahrul Ulum Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Studi Di Yayasan Mabarot Sunan Giri)
(Universitas Islam Malang, 2021-12-15)Skripsi ini mengangkat judul Kepastian Hukum Penguasaan Hak Menumpang Atasa Tanah Oleh Sekolah Dasar Nahdlatu Ulama Bahrul Ulum Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok ... -
Kepastian Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Lelang Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
(Universitas Islam Malang, 2021-06-15)Penulis mengangkat permasalahan kepastian hukum peralihan hak atas tanah melalui lelang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Pilihan judul tersebut berangkat dari permasalahan untuk menguji apakah peralihan ... -
Kepastian Yuridis Pancasila Sebagai Staatsfundamentalnorm Dalam Negara Hukum Republik Indonesia
(Universitas Islam Malang, 2021-12-12)Setelah Indonesia Merdeka ada berbagai macam tafsir tentang kepastian yuridis dan kedudukan Pancasila, baik berupa pemahaman Pancasila adalah bagian dari Konstitusi maupun pemahaman Pancasila merupakan bagian lain yang ... -
Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Melakukan Pendaftaran Tanah Dalam Reforma Agraria Melalui Program Ptsl (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) ( Studi Di Desa Ngusikan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang)
(Universitas Islam Malang, 2021-12-15)Pada penelitian ini penulis mengangkat permasalahan Kesadaran Hukum Masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah dalam Reforma Agraria melalui PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) (Studi di Desa Ngusikan Kecamatan ... -
Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Camplong Kabupaten Sampang)
(Universitas Islam Malang, 2022-06-18)Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Camplong Kabupaten Sampang). Pilihan ... -
Kewenangan Dan Proses Penyelenggaraan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kayutangan Heritage Oleh Pemerintah Kota Malang
(Universitas Islam Malang, 2023-02-20)Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan kewenangan dan proses penyelenggaran program KOTAKU di Kayutangan Heritage oleh Pemerintah Kota Malang. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi karena semakin meningkatnya ... -
Kewenangan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar Di Kota Malang
(Universitas Islam Malang, 2024-02-24)Tantang dan permasalahan dalam sistem pendidikan di Indonesia khususnya pendidikan dasar menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mengelolan pendidikan sehingga bisa meningkatkan kualitas pendidikan ... -
Kewenangan Penghentian Penyidikan Ppns Di Bidang Ketenagakerjaan Dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia
(Universitas Islam Malang, 2021-01-19)Penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk ... -
Klaim Ganti Kerugian Asuransi Atas Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Studi Di P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Lamongan)
(Universitas Islam Malang, 2022-07-07)Pada skripsi ini, penulis mengangkat judul permasalahan: Klaim Ganti Kerugian Asuransi Atas Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang ... -
Konsep Hukum Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Umum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
(Universitas Islam Malang, 2021-07-24)Penelitian ini berangkat dari permasalahan (1) bagaimana konsep pengadaan hak atas tanah untuk keperluan umum dalam perspektif hak asasi manusia? dan (2) bagaimanakah bentuk dari pengadaan hak atas tanah untuk keperluan ... -
Konsep Pembatalan Norma Hukum: (Studi Perbandingan Konsep Asas Lex Posteriori Derogat Legi Periori Dan Konsep Nasikh Mansukh)
(Universitas Islam Malang, 2022-07-06)Indonesia menganut tiga sistem hukum yakni Sistem Hukum Civil, Sistem Hukum Adat dan Sistem Hukum Islam. Ketiga sistem hukum tersebut berjalan harmonis antara satu sama lain. Bahkan terdapat banyak kemiripan hukum sebagaimana ... -
Laporan Palsu Kehilangan Cek, Bilyet Giro Dengan Modus Operandi Setelah Melakukan Transaksi Menurut Pasal 266 Subsidair 263 KUHP (Studi Kasus Polresta Malang Kota)
(Universitas Islam Malang, 2021-01-09)Jenis laporan dikepolisian ada 2 yaitu laporan perihal pidana dan laporan dan laporan kehilangan ( bukan laporan tindak pidana ). Laporan palsu dalam laporan kehilangan barang tidak disebutkan secara eksplisit seperti ... -
Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absente Berdasarkan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Dengan Pelaksanaan Pp Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian (Study Di Desa Taman Kecamatan Jrengik) Kabupaten Sampang
(Universitas Islam Malang, 2021-07-24)Tanah merupakan sumber daya yang penting bagi masyarakat, baik sebagai media tumbuh tanaman, maupun sebagai ruang atau wadah tempat melakukan berbagai kegiatan. Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ... -
Legal Standing Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 658/Pid.Sus/2021/Pn Sby)
(Universitas Islam Malang, 2024-08-24)Penelitian ini menganalisis apakah korporasi memiliki hak untuk menuntut (legal standing) sebagai korban dalam tindak pidana pencemaran nama baik dan alasan hukum (legal reasoning) yang digunakan oleh hakim dalam menolak ... -
Legalitas Becak Motor Di Tinjau Dari Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
(Universitas Islam Malang, 2022-08-29)Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Legalitas Becak Motor di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh beredarnya becak ... -
Legalitas Bisnis Thrift Shop dan Preloved di Indonesia
(Universitas Islam Malang, 2024-02-26)Pada penelitian ini, penulis mengidentifikasi legalitas bisnis thrift shop dan preloved di Indonesia dikaji dari kebijakan pemerintah, dan tanggung jawab pelaku usaha dalam perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. Bisnis ... -
Legalitas Dan Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Visual Yang Dihasilkan Melalui Artificial Intelligence
(Universitas Islam Malang, 2024-01-24)Hak kekayaan intelektual (hki) atau kekayaan intelektual (KI), diidentifikasi sebagai hak kepemilikan individu, telah mengalami penyesuaian terminologi di indonesia menjadi “kekayaan intelektual (KI)” sesuai dengan ... -
Legalitas Pengoperasian Drone (Pesawat Tanpa Awak) Di Wilayah Udara Nasional Indonesia
(Universitas Islam Malang, 2023-06-14)Pada skripsi ini, penyusun meneliti tentang Legalitas Pengoperasian Drone(Pesawat Tanpa Awak) di Wilayah Hukum Udara Nasional Indonesia. Pemilihan judul dan tema tersebut dilatarbelakangi oleh maraknya pengoperasian ... -
Letter C Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Dan Problematikannya Terkait Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Masal (Studi Di Desa Pajangan, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan)
(Universitas Islam Malang, 2024-04-24)Pada skripsi ini peneliti mendeskripsikan mengenai Letter C Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Dan Problematikanya Terkait Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Masal. Penelitian ini dilatarbelakangi ... -
Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Hak Kowitendo Atas Tanah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat (Studi Kasus Desa Watorumbe Bata, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah)
(Universitas Islam Malang, 2021-09-13)Pada Skripsi Ini, Penulis mengangkat permasalahan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Hak Kowitendo Atas Tanah DiTinjau Dari Perspektif Hukum Adat (Studi Kasus Desa Watorumbe Bata, Kecamatan Mawasangka ...