Peran Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Jasa Lingkungan Di Kawasan Wisata Bedengan (Studi Pada Pemerintah Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi oleh faktor kelestarian lingkungan serta pemanfaatan jasa lingkungan dengan objek suatu kawasan dimana banyak sekali terjadi kasus perambahan hutan sehingga merubah fungsi dari hutan tersebut, permasalahan skripsi ini terdiri dari dua permasalahan, (1) Bagaimana Peran Pemerintah Desa Selorejo dalam pemanfaatan jasa lingkungan (2) Apa faktor hambatan pemerintah desa selorejo dalam pemanfaatan jasa lingkungan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yang bersifat empiris secara deskriptif dimana penulis melakukan observaasi langsung di lapangan dan menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Metodologi penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi dalam penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris. Penelitian ini merupakan salah satu kajian yang memandang hukum sebagai fakta, termasuk realitas sosial, realitas budaya. Juga penelitian ini bersifat deskriptif dimana penelitian tersebut menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, penelitian ini merupakan salah satu kajian yang memandang hukum sebagai fakta, termasuk realitas sosial, realitas budaya. Pengumpulan data dilakukan di Pemerintahan Desa Selorejo dengan Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik sampling dan wawancara. Penulis dapat memperoleh data dan informasi dalam bentuk dokumen dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian dengan Teknik pengumpulan data sampling. Informasi yang dikumpulkan disajikan secara deskriptif dan kualitatif kemudian disistematisasikan, sebagai dasar penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran dalam pemanfaatan jasa lingkungan sangat penting sekali bagi kelestarian jasa ekologi dalam suatu kawasan, peran pemerintah desa mengungguli dalam hal ini sebab seluruh kebijakan dan pengelolaan teknis berada dalam pemerintah desa. Pemerintah desa menjadi peran tertinggi dalam kawasan hutan sejak terbitnya PERMENLHK tentang perhutanan sosial, disamping itu muncul istilah KHDPK ( Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus) yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja dimana sebelumnya kawasan pengelolaan hutan dibawah naungan Perum Perhutani. Pemerintah desa sedang merumuskan perdes tentang kelembagaan namun diwaktu yang sama pemerintah desa segera mengesahkan 2 lembaga yaitu KTH Wonokerto dan LANDAK dengan tujuan memantau serta mengawasi dalam jalannya pengelolaan hutan desa.