| dc.description.abstract | Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun (Studi Kasus Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur). Hadirnya kebijakan wajib belajar 9 tahun dalam dunia pendidikan di Indonesia yang diturunkan pada masing-masing daerah menjadi salah satu kebijakan pendidikan yang diharapkan mampu memberikan solusi dan memberikan perkembangan pendidikan yang signifikan. Hal ini didasari banyaknya siswa yang putus seklah atau tidak melanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi lagi. Ditambah permasalahan biaya pendidikan yang masih menjadi salah satu faktor yang menghambat keberlanjutan pendidikan. Maka dalam penelitian ini peneliti berkenaan dengan bagaimana evaluasi dan apa saja peran yang diberikan Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang terkait kebijakan pendidikan Kabupaten Lumajang terhadap aturan wajib belajar 9 tahun.
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori yang berkaitan dengan kebijakan publik dan juga bagaimana evaluasi kebijakannya. Dunn mendefinisikan kebijakan publik Peneliti menggunakan teori evaluasi dari Dunn dimana evaluasi dapat dilihat melalui beberapa indikator yakni Efektivitas, Efisiensi, Responsivitas, dan Ketepatan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Fokus penelitian berkaitan dengan peran dan juga evaluasi kebijakan dengan menggunakan tahapan evaluasi menurut Dunn yakni Efektivitas, Efisiensi, Responsivitas, dan Ketepatan. Pada pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan kepercayaan, keteralihan, ketergantungan dan kepastian yang bertujuan untuk memastikan keabsahan data penelitian. Analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga komponen yaitu antara lain reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil yang diperoleh dikatahui bahwasanya, dalam pelaksanaan kebijakan wajib belajar 9 tahun sudah dapat dikatakan mampu memberikan kemajuan dalam dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Lumajang. Akan tetapi hal ini juga masih diiringi dengan adanya faktor yang menghambat pelaksanaannya diantaranya masih tingginya angka putus sekolah, tingginya angka pernikahan dini, higga sarana dan prasarana yang harusnya mendukung. Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang menggunakan beberapa cara untuk terus malanjutkan proses pelaksanaan kebijakan wajib belajar 9 tahun melalui proses Sosialisasi, Program Genang Putus Sekolah, Tersedianya Program Kelompok Belakar (Kejar) Paket A, B, dan C, Antisipasi Pernikahan Dini.
Dari hasil diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya dalam pelaksanaannya kebijakan wajib belajar 9 tahun merupakan salah satu kebijakan pendidikan yang hingga saat ini masih digencarkan proses pelaksanaannya. Selain itu, dari hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh peneliti diperoleh hasil bahwasanya kebijakan pendidikan wajib belajar 9 tahun dapat dikatakan mampu menjadi solusi dari permasalahan pendidikan seperti tingginya angka siswa putus sekolah dan juga mindset masyarakat yang masih menganggap bahwasanya pendidikan bukan merupakan suatu hal yang penting. Melalui adanya kebijakan ini, kedua hal tersebut dapat diatasi meskipun memang dalam pelaksanannya diiringi dengan beberapa maslah seperti masih sulitnya perubahan mindset masyarakat dan juga sarana dan prasarana pendukung yang kurang. Selain itu, harapan lama sekolah menjadi salah hal yang masih belum bisa dicapai secara maksimal. Dari hasil evaluasi, peneliti menemukan saran diantaranya menggencarkan proses sosialisasi, melakukan sosialisasi akan pemahaman bahaya pernikahan dini, melakukan kontrol secara masif dan intensif.
Kata Kunci: Kebijakan Publik, Evaluasi, Kebijakan Pendidikan | en_US |
