Peran Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Salah Satu Sarana Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Indonesia (Analisis Putusan No.160/G/2018/PTUN.Sby)

Abstract

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sudah merupakan suatu kebutuhan yang krusial. Hadirnya Peradilan Tata Usaha Negara dalam ruang lingkup hukum pada suatu negara diharapkan akan menjadi sarana yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, khususnya di bidang tata usaha negara. Penelitian tentang “Peran Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Sarana Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia (Analisis Putusan No. 160/G/2018/PTUN.SBY)” bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat serta ratio decidendi hakim dalam memutus perkara gugatan tata usaha negara No.160/G/2018/PTUN.SBY. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang atau statute approach dan pendekatan studi kasus atau case approcah. Pendekatan Undang-undang digunakan untuk mengkaji dan menelaah semua bentuk regulasi serta peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan tata usaha negara. Pendekatan studi kasus atau case approach digunakan untuk mengkaji dan menelaah kasus kasus yang berkaitan langsung dengan peradilan tata usaha negara. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer yang bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peradilan tata usaha negara, serta bahan hukum sekunder yang bersumber dari berbagai bahan pustaka dari buku, jurnal, maupun kajian literatur lain yang relevan dengan isu hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim PTUN Surabaya mempertimbangkan penyelesaian perkara dengan menggunakan 3 parameter pengujian, yakni dari segi kewenangan mengeluarkan, segi prosedur formal penerbitan dan dari segi substansi materiil objek sengketa. Bentuk perlindungan hukum yang diperoleh penggugat meliputi rapat klarifikasi yang menjadi bagian prosedur keberatan serta banding administrasi di tingkat kecamatan sebagai upaya administrasi sebelum proses pengajuan gugatan, serta mengajukan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara untuk memperoleh keputusan yang seadil adilnya. Di sisi lain, bentuk perlindungan hukum yang diperoleh tergugat, di antaranya yaitu dikabulkannya seluruh eksepsi tergugat dan menolak seluruh gugatan penggugat, serta memperoleh kepastian hukum berupa putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Mengacu pada hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa ratio decidendi hakim dalam putusan No.160/G/2018/PTUN.SBY, di antaranya yaitu kewenangan tergugat sebagai pejabat negara, prosedur formal mekanisme penerbitan surat yang menjadi objek sengketa, serta substansi formil gugatan. Bentuk perlindungan hukum yang diperoleh penggugat, antara lain, upaya administrasi dan hak menggugat. Sedangkan perlindungan hukum yang diterima oleh tergugat adalah keputusan yang adil dan dikabulkannya seluruh eksepsi tergugat.