Perlindungan Hukum Melalui Upaya Administratif Dalam Pemberhentian Perangkat Desa

Abstract

Dalam perkembangan hukum di Indonesia berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membawa perubahan dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, salah satu perubahan tersebut berkaitan dengan upaya administratif. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan upaya administratif dalam sengketa tata usaha negara? dan bagaimana perlindungan hukum melalui upaya administratif dalam pemberhentian perangkat desa?. Sesuai dengan permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mencari pemecahan atas permasalahan yang timbul. Hasil dari penelitian ini yaitu, Pengaturan upaya administratif dalam sengketa tata usaha negara terdiri dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Perlindungan hukum melalui upaya administratif dalam pemberhentian perangkat desa terdiri dari perlindungan hukum prefentif yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan perlindungan hukum repesif yaitu dengan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang terdiri atas; a. keberatan; dan b. banding.