Akibat Hukum Perkawinan Siri Bagi Istri Dan Anak Di Tinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Keperdataan Anak Terhadap Bapak Dalam Perkawinan Siri

Abstract

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga serta dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia. Bagi seorang anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah mempunyai kedudukan hukum yang jelas sehingga timbul kewajiban dan hak antara orang tua dan anak sedangkan, berdasarkan Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif, yang mana menggunakan metode pendekatan Perundang–undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Adapun bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menyatakan jika dengan adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menguatkan antara norma agama dan norma hukum Indonesia, sehingga anak di luar perkawinan berhak mendapatkan hak-haknya yang diakui oleh negara. Pada dasarnya antara putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 dengan pasal 99 KHI dan pasal 53 KHI, semuanya bertujuan sama yaitu melindungi wanita sebagai ibu dan anaknya di hadapan hukum. Dan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 dapat bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayahnya selama bisa dibuktikan dengan Ilmu Pengetahuan. ubungan perdata yang timbul akibat dari adanya hubungan darah ini meliputi hubungan hukum hak dan kewajiban antara anak dengan ayahnya yang berupa hubungan nasab, hubungan mahram, hubungan hak, hubungan pewarisan dan hubungan perwalian.