Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kota Malang dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Besar (Studi Kasus Diskopindag dan Pedagang Kaki Lima)

Abstract

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) sebagai salah satu sektor informal yang di akui memiliki keunggulan di banding sektor lainnya namun kenyataanya adanya pedagang kaki lima (PKL) membuat permasalahan baru menimbulkan kemacetan dan kesemrawutan, serta membuat kesan buruk, kotor, kumuh tata ruang kota karena memanfaatkan trotoar, jalan raya dan fasilitas umum dan lainnya untuk tempat berjualan yang sudah dilarang berbagai uapaya sudah dilakukan pemerintah tetapi solusi kebijakan yang diberikan pemerintah belum sepenuhnya berhasil. Pemerintah membuat kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Daerah No 1 Tahun 2000 tentang Peraturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Malang. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kota Malang dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Besar serta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan sumber data berupa data primer dan sekunder. Penelitian ini juga menngunakan Teori Edwards III, ada empat variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: (1) komunikasi,; (2) sumber daya; (3) disposisi; (4) struktur birokrasi. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa implementasi kebijakan pemkot Malang dalam penataan PKL di Pasar Besar sudah berjalan dengan cukup baik akan tetapi masih ada beberapa variabel yang masih belum berjalan dengan maksimal, selain itu juga masih ditemukan beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan penataan PKL di Pasar Besar seperti tempat yang tidak strstegis, terbatasnya sumber anggaran, dan tingkat pendidikan yang relatif rendah. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Penataan PKL