Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Mengatasi Sengketa Tanah (Studi pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan)

Abstract

Dalam rangka mengatasi banyaknya masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah yang menimbulkan permasalahan di masyarakat khususnya kasus sengketa tanah. Pemerintah yang bergerak di bidang pertanahan mengeluarkan program kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Program ini bertujuan agar masyarakat memiliki perlindungan secara hukum sehingga dapat mengatasi kasus sengketa tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis kualitatif dari Miles and Huberman dengan meninjau semua data yang didukung dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Jan Merse. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa yang pertama implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam mengatasi sengketa tanah studi pada di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan secara umum telah berjalan dengan baik. Hal tersebut ditunjukan berdasarkan dari beberapa aspek yang dikemukakan oleh Jan Merse bahwa proses pengimplementasian program juga sudah bisa dianggap baik melihat kesesuaian dengan empat aspek yaitu informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, dan pembagian potensi juga sudah berjalan baik. Dan yang kedua adalah faktor pendukung yang terjadi yaitu kerjasama antar petugas yang baik, terjalinnya komunikasi yang baik, dan adanya landasan hukun dari presiden dan menteri. Akan tetapi dalam pelaksanaan nya masih terdapat hambatan yang terjadi di dalamnya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, sarana prasarana yang belum memadai, dan dana program yang belum sepenuhnya keluar. Sehingga kendala tersebut memperlambat implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Pasuruan. Kata Kunci : Implementasi, Pelaksanaan, Kebijakan, Program, Pertanahan