<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>UT - Public Administration</title>
<link href="https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/43" rel="alternate"/>
<subtitle>Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara</subtitle>
<id>https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/43</id>
<updated>2026-08-24T14:33:31Z</updated>
<dc:date>2026-08-24T14:33:31Z</dc:date>
<entry>
<title>Analisis Efektivitas Layanan Ngalam 112 Dalam Penanganan Keadaan Darurat Di Kota Malang (Studi Kasus Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Malang)</title>
<link href="https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/14103" rel="alternate"/>
<author>
<name>Agustin, Iqma</name>
</author>
<id>https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/14103</id>
<updated>2026-08-20T03:45:16Z</updated>
<published>2026-05-20T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Analisis Efektivitas Layanan Ngalam 112 Dalam Penanganan Keadaan Darurat Di Kota Malang (Studi Kasus Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Malang)
Agustin, Iqma
Layanan Ngalam 112 merupakan layanan panggilan darurat terpadu yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dan beroperasi selama 24 jam tanpa biaya pulsa. Keberadaan layanan ini menjadi penting mengingat Kota Malang memiliki kepadatan penduduk, mobilitas, dan aktivitas masyarakat yang tinggi sehingga berpotensi meningkatkan terjadinya berbagai keadaan darurat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya layanan Ngalam 112 masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, hambatan teknologi, prank call, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan layanan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas layanan Ngalam 112 dalam menangani keadaan darurat di Kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas layanan Ngalam 112 ditinjau dari program kerja, indikator efektivitas, serta faktor pendukung dan penghambat layanan.&#13;
Penelitian ini menggunakan teori efektivitas layanan sebagai teori utama yang didukung oleh teori manajemen kedaruratan dan Network Government Theory untuk menjelaskan pelaksanaan layanan kedaruratan terpadu yang melibatkan koordinasi lintas instansi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap sembilan informan yang terdiri atas pengawas dan koordinator layanan Ngalam 112, perwakilan petugas dari Polresta Malang Kota, PMI, DLH, dan Damkar, serta tiga orang masyarakat pengguna layanan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi.&#13;
Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan Ngalam 112 secara umum telah berjalan efektif. Hal ini ditunjukkan oleh terpenuhinya lima indikator efektivitas layanan, yaitu kecepatan dan ketepatan respons, kesesuaian layanan dengan kebutuhan masyarakat, kemudahan akses dan kejelasan prosedur layanan, koordinasi dan keberlanjutan penanganan layanan, serta dampak layanan terhadap kepuasan dan rasa aman masyarakat. Komitmen penanganan terhadap seluruh laporan yang masuk serta koordinasi antarinstansi yang terpusat melalui Ngalam Command Center (NCC) menjadi faktor pendukung utama efektivitas layanan. Adapun faktor penghambat yang ditemukan meliputi berkurangnya jumlah operator, belum terintegrasinya salah satu provider jaringan seluler ke sistem 112, keterbatasan anggaran pengembangan teknologi, ketidakjelasan kewenangan pada beberapa jenis kejadian, prank call, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan layanan, serta belum tersedianya mekanisme survei atau kuesioner kepuasan pengguna yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi layanan secara berkelanjutan.&#13;
Penelitian ini memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Malang, Diskominfo, dan NCC untuk memperkuat dukungan sumber daya manusia, pengembangan teknologi, koordinasi antarinstansi, serta sosialisasi layanan kepada masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian efektivitas layanan kedaruratan terpadu di daerah lain.&#13;
&#13;
Kata Kunci: Efektivitas Layanan; Layanan Darurat; Ngalam 112; Koordinasi Antarinstansi; Manajemen Kedaruratan; Network Government; Kota Malang
</summary>
<dc:date>2026-05-20T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Kerja Sama Juru Parkir Dan Pemerintah Daerah Dalam Intensifikasi Retribusi Parkir Kota Pasuruan</title>
<link href="https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/14102" rel="alternate"/>
<author>
<name>Ananda, Alisya Tri</name>
</author>
<id>https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/14102</id>
<updated>2026-08-20T03:43:48Z</updated>
<published>2026-05-22T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Kerja Sama Juru Parkir Dan Pemerintah Daerah Dalam Intensifikasi Retribusi Parkir Kota Pasuruan
Ananda, Alisya Tri
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum Kota Pasuruan yang belum mencapai target Pendapatan Asli Daerah. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan parkir melibatkan kerja sama antara Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dengan juru parkir dalam pelayanan parkir dan pemungutan retribusi parkir di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kerja sama serta pelaksanaan kerja sama antara juru parkir dan Pemerintah Daerah dalam mendukung intensifikasi retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Pasuruan.&#13;
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Administrasi Publik dan PPP untuk menganalisis kerja sama antara Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dengan juru parkir, sedangkan konsep intensifikasi retribusi digunakan untuk menganalisis kontribusi kerja sama tersebut dalam mendukung peningkatan penerimaan retribusi parkir.&#13;
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dan juru parkir dilaksanakan melalui PKS yang mengatur pembagian hak dan kewajiban, penetapan lokasi dan setoran retribusi parkir, pembayaran jasa pemungutan melalui sistem insentif, pemberian sanksi, serta masa pelaksanaan kerja sama sebagai mekanisme evaluasi. Pelaksanaan kerja sama dilakukan melalui mekanisme setoran retribusi parkir yang terstruktur dan akuntabel, pembinaan, serta pengawasan terhadap juru parkir selama pelaksanaan pelayanan parkir berlangsung. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerja sama tersebut tidak hanya berfungsi sebagai hubungan kerja sama dalam penyelenggaraan pelayanan parkir, tetapi juga menjadi instrumen yang mendukung intensifikasi retribusi parkir melalui penguatan proses pemungutan, sistem insentif, pembinaan, pengawasan, dan pengaturan administrasi parkir tepi jalan umum. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala yang mempengaruhi pencapaian target retribusi parkir. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara juru parkir dan Pemerintah Daerah memiliki peran dalam mendukung intensifikasi retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Pasuruan, meskipun masih memerlukan penguatan tata kelola, koordinasi, dan pengawasan agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih optimal.&#13;
&#13;
Kata Kunci: kerja sama; juru parkir; dinas perhubungan; intensifikasi retribusi; tepi jalan umum
</summary>
<dc:date>2026-05-22T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa Dalam Upaya Menekan Angka Pernikahan Dini Di Desa Sumberejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang</title>
<link href="https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/14101" rel="alternate"/>
<author>
<name>Susanti, Ratna Dwi</name>
</author>
<id>https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/14101</id>
<updated>2026-08-20T03:42:34Z</updated>
<published>2026-07-08T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa Dalam Upaya Menekan Angka Pernikahan Dini Di Desa Sumberejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang
Susanti, Ratna Dwi
Pernikahan dini masih menjadi tantangan serius bagi Indonesia dengan dampak negatif yang luas, mulai dari risiko kesehatan reproduksi, putus sekolah, kemiskinan antargenerasi, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Desa Sumberejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang mencatat angka pernikahan dini cukup tinggi, namun menunjukkan tren penurunan signifikan setelah kepala desa mengimplementasikan program pencegahan berbasis kepemimpinan transformasional sejak 2019. Angka pernikahan dini di KUA Kecamatan Poncokusumo mencapai puncaknya tahun 2021 dengan 11 kasus dan berhasil ditekan menjadi 6 kasus pada tahun 2025.&#13;
Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kepemimpinan transformasional kepala desa dalam menekan angka pernikahan dini di Desa Sumberejo serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan teori Bass dan Avolio (1994, hlm 2-4) yang mencakup empat dimensi: Idealized Influence, Inspirational Motivation, Intellectual Stimulation, dan Individualized Consideration. Pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap enam informan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber dan teknik Bass &amp; Avolio (1994, hlm. 2–4).&#13;
Temuan menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional kepala desa terimplementasi nyata melalui keempat dimensi. Idealized Influence terwujud melalui keteladanan personal dan Peraturan Desa yang disusun partisipatif. Inspirational Motivation diwujudkan melalui visi pendidikan bersama dan bantuan bagi anak miskin berprestasi. Intellectual Stimulation terwujud melalui penyajian fakta dampak pernikahan dini dan pelibatan mahasiswa sebagai agen sosialisasi. Individualized Consideration diwujudkan melalui identifikasi keluarga berisiko, kunjungan rumah multidisiplin, dan fasilitasi akses program Sekolah Rakyat.&#13;
Faktor pendukung meliputi perubahan kesadaran masyarakat, sinergi tokoh agama, dan dukungan pemerintah kabupaten. Faktor penghambat meliputi remaja perantau di luar jangkauan desa, tekanan tradisi adat, keterbatasan anggaran, dan belum meratanya sosialisasi kepada kelompok remaja.&#13;
Kata Kunci: kepemimpinan transformasional, pernikahan dini, kepala desa, pencegahan, Desa Sumberejo
</summary>
<dc:date>2026-07-08T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Efektivitas Kebijakan Bantuan Pangan  Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kepada Keluarga Miskin (Studi Kasus Di Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang Tahun 2025/2026)</title>
<link href="https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/14100" rel="alternate"/>
<author>
<name>Aisyah, Eka Nur Aning</name>
</author>
<id>https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/14100</id>
<updated>2026-08-20T03:41:01Z</updated>
<published>2026-06-28T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Efektivitas Kebijakan Bantuan Pangan  Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kepada Keluarga Miskin (Studi Kasus Di Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang Tahun 2025/2026)
Aisyah, Eka Nur Aning
Penelitian ini membahas efektivitas kebijakan bantuan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang terhadap keluarga miskin di Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih adanya permasalahan kemiskinan, khususnya keterbatasan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar pangan meskipun berbagai program bantuan telah dilaksanakan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan bantuan pangan berdasarkan teori Richard M. Steers meliputi indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Secara umum, kebijakan bantuan pangan telah memberikan manfaat dalam membantu pemenuhan kebutuhan pangan serta mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Namun, pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan yang disebabkan oleh perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta belum maksimalnya proses pembaruan dan verifikasi data penerima.  Pada aspek integrasi, pelaksanaan kebijakan melibatkan koordinasi antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Sosial, pemerintah kelurahan, serta RT/RW dalam proses pendataan, verifikasi, distribusi, dan pengawasan bantuan. Namun, koordinasi antarinstansi masih perlu diperkuat melalui komunikasi dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan program lebih tepat sasaran. Agar menjadi program yang lebih membangun, bantuan pangan perlu dikembangkan tidak hanya sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga diintegrasikan dengan program pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat miskin. Faktor pendukung pelaksanaan kebijakan meliputi dukungan pemerintah daerah, keterlibatan perangkat kelurahan, dan partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan pembaruan data penerima, perbedaan kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi dan pengawasan program. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi agar kebijakan bantuan pangan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.&#13;
Kata Kunci: Efektivitas Kebijakan, Bantuan Pangan, Kemiskinan, Kesejahteraan Masyarakat, Kelurahan Purwantoro.
</summary>
<dc:date>2026-06-28T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
