<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>LP - Law Science</title>
<link href="https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/96" rel="alternate"/>
<subtitle>Publikasi Ilmiah Dosen Program Studi Ilmu Hukum</subtitle>
<id>https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/96</id>
<updated>2026-07-16T14:13:06Z</updated>
<dc:date>2026-07-16T14:13:06Z</dc:date>
<entry>
<title>Perlindungan Hukum bagi Pengemudi Transportasi Akibat Pembatalan Sepihak oleh Konsumen</title>
<link href="https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2617" rel="alternate"/>
<author>
<name>Anadi, Yandri Radhi</name>
</author>
<id>https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2617</id>
<updated>2021-11-24T02:16:24Z</updated>
<published>2021-03-31T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Perlindungan Hukum bagi Pengemudi Transportasi Akibat Pembatalan Sepihak oleh Konsumen
Anadi, Yandri Radhi
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang perlindungan hukum bagi pengemudi &#13;
transportasi akibat pembatalan sepihak oleh konsumen karena dalam praktiknya kegiatan &#13;
pesan memesan makanan lewat ojek online ini masih sering mengalami banyak kendala. &#13;
Salah satunya adalah adanya pembatalan pesanan yang dilakukan secara sepihak oleh &#13;
konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif &#13;
dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) &#13;
dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Berdasarkan hasil penelitian bahwa&#13;
Pembatalan pesanan secara sepihak oleh konsumen tentu tidak berdampak terhadap &#13;
konsumen, namun berdampak bagi pengemudi ojek online tersebut. Kerugian dalam &#13;
bentuk materiil tentu masih bisa diganti, tetapi kerugian immateriil tidak akan bisa diganti. &#13;
Pembatalan sepihak oleh konsumen tersebut merupakan suatu perbuatan pelanggaran &#13;
hukum yang harus di pertanggungjawabkan oleh konsumen, bentuk perlindungan &#13;
yang didapatkan oleh pengemudi ojek online adalah memberikan biaya ganti kerugian &#13;
sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata. Dalam ketentuan &#13;
yang diberikan oleh undang-undang untuk perlindungan hukum kepada pengemudi ojek &#13;
online harus mempunyai itikad yang baik bagi konsumen untuk mengembalikan kerugian &#13;
yang sudah dialami oleh pengemudi ojek online.
[ARCHIVES] Copyright Articles from : Jurnal Jatiswara
</summary>
<dc:date>2021-03-31T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Desain Penguatan Kualitas Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah</title>
<link href="https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2500" rel="alternate"/>
<author>
<name>Siboy, Ahmad</name>
</author>
<id>https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2500</id>
<updated>2021-11-15T02:47:07Z</updated>
<published>2021-03-18T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Desain Penguatan Kualitas Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah
Siboy, Ahmad
Tujuan penelitian ini untuk menguraikan faktor dan implikasi dari menjamurnya politik &#13;
dinasti serta menemukan desain untuk membuat politik dinasti yang tidak bertentangan &#13;
dengan semangat demokrasi lokal di Indonesia. Permasalahan penelitian ini adalah faktor dan &#13;
implikasi yang membuat politik dinasti tumbuh subur dalam Pilkada serentak serta desain &#13;
politik dinasti yang ideal. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif melalui &#13;
pendekatan konsep, peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan &#13;
sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik dinasti menjamur karena kepala daerah &#13;
yang sedang menjabat sudah tidak dapat mencalonkan diri kembali, penguasa ditingkat &#13;
nasional ingin memanfaatkan kekuasaanya untuk menempatkan anggota keluarganya sebagai &#13;
penguasa ditingkat daerah. Akibatnya, banyak calon kepala daerah yang dicalonkan tanpa &#13;
memiliki kompetensi dan kemauan untuk menjadi kepala daerah. Desain politik dinasti yang &#13;
ideal dapat ditempuh dengan penguatan persyaratan untuk dinyatakan sah sebagai calon &#13;
kepala daerah serta pengaturan yang dapat mencegah bakal calon kepala daerah yang tidak &#13;
berkualitas dapat memenuhi persyaratan formal atau hukum sebagai calon kepala daerah.
[ARCHIVES] Copyright Article from : KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang
</summary>
<dc:date>2021-03-18T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Harmonisasi Negara dan Pancasila dalam Menghadapi Pandemi Covid-19</title>
<link href="https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2471" rel="alternate"/>
<author>
<name>Zamzami, Abid</name>
</author>
<id>https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2471</id>
<updated>2021-11-15T01:21:50Z</updated>
<published>2021-03-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Harmonisasi Negara dan Pancasila dalam Menghadapi Pandemi Covid-19
Zamzami, Abid
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis harmonisasi negara dan Pancasila dalam &#13;
menghadapi Pandemi Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum &#13;
normatif atau penelitian hukum doktrinal. Berdasarkan hasil penelitian, peranan Konstitusi &#13;
di tengah pandemi pandemi Covid-19 adalah sebagai dasar kebijakan yang dikeluarkan &#13;
oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dalam menghadapi Covid-19. &#13;
Apabila tidak ada konstitusi yang mengatur, dapat mengakibatkan chaos. Konstitusi &#13;
sebagai hukum yang berlaku serta yang mengatur sistem ketatanegaraan, walaupun dengan &#13;
adanya krisis dunia ini, tidak menjadikan sistem pemerintahan tidak berjalan dengan baik. &#13;
Nilai pancasila seharusnya termuat atau terformulasikan dalam materi muatan norma norma dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan yang diambil oleh pemerintah &#13;
dalam ranah norma materiil harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari &#13;
segala sumber hukum. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila lebih ampuh sebagai &#13;
upaya preventif dalam rangka mengontrol perilaku masyarakat selama Pandemi Covid-19 &#13;
tanpa harus ada penegakan hukum secara represif.
[ARCHIVES] Copyright Article from : Jurnal Jatiswara
</summary>
<dc:date>2021-03-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Flood Mitigation in Malang City: The Perspective of Health Policy</title>
<link href="https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2459" rel="alternate"/>
<author>
<name>Sugiharto, Umar Said</name>
</author>
<author>
<name>Muhibbin, Mohammad</name>
</author>
<author>
<name>Parmono, Budi</name>
</author>
<id>https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2459</id>
<updated>2021-11-11T02:29:54Z</updated>
<published>2020-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Flood Mitigation in Malang City: The Perspective of Health Policy
Sugiharto, Umar Said; Muhibbin, Mohammad; Parmono, Budi
The high intensity of rainfall in Indonesia causes some cities to experience flood, including &#13;
Malang City. Malang is a mountainous city which is located on highlands, between 444 to 667 meters &#13;
above sea level. Ironically, every year during the rainy season, many parts of Malang are hit by flood. &#13;
This flood disaster causes severe health problems. This paper aims to describe the flood mitigation in &#13;
Malang City. Method: The method used in this research is the socio-legal research. It uses the cultural &#13;
socio-legal approach, with the background of the thought that the law cannot be separated from the lives &#13;
of the people, in the form of values, attitudes, behaviors, and impacts which it causes. Results: The &#13;
results of this research show that the main cause of the flood is influenced by human activities as the &#13;
main factor. Conclusion: The government should make policies in preventing the health impacts caused &#13;
by flood.
[ARCHIVES] Copyright Article from : Journal of Global Pharma Technology
</summary>
<dc:date>2020-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
