https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/149 Koleksi Thesis Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi 2026-07-20T22:01:07Z https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/13623 Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Harga (Simahar) Dalam Pengusulan Standar Harga Barang Dan Jasa Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat Shofia, Aina Khilya Isna Perkembangan teknologi di era globalisasi menuntut transformasi digital di berbagai sektor, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Harga (SIMAHAR) dalam pengusulan standar harga barang dan jasa di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kutai Barat. SIMAHAR dirancang menggantikan proses manual yang kurang efisien untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana langkah dan strategi, peran aktor, hasil implementasi dan faktor penghambat implementasi aplikasi SIMAHAR. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara rinci dan komprehensif langkah dan strategi, peran aktor, hasil implementasi serta faktor penghambat aplikasi SIMAHAR. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan Kepala Bidang Pengelola BMD, Kepala Sub Bidang Kebutuhann dan Penatausahaan, dan Staf Pelaksana di BKAD, Kepala Subag Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Kepala Bidang Penggerakan, Penyuluhan Advokasi dan Informasi Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Barat. Analisis data dilakukan secara sistematis untuk memahami implementasi dan faktor yang memengaruhi penerapan SIMAHAR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIMAHAR memberikan dampak positif dengan mempercepat pengusulan standar harga, meningkatkan akurasi data, dan meminimalkan manipulasi. Sebelumnya, pengusulan dilakukan secara manual melalui hard copy dokumen, yang membutuhkan waktu lama dan rentan terhadap kesalahan. Dengan SIMAHAR, usulan standar harga menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel, karena dokumen pembanding harga serta link aktif wajib disertakan. Implementasi SIMAHAR melibatkan berbagai aktor dengan peran penting. BKAD sebagai pengelola aplikasi bertanggung jawab atas pelatihan dan pemantauan, sementara SKPD menginput data ke dalam sistem. Auditor internal memastikan akuntabilitas untuk menghindari kesalahan seperti markup harga. Meski demikian, implementasi menghadapi tantangan signifikan, termasuk kurangnya komunikasi antar-SKPD, minimnya pelatihan, ketidakstabilan jaringan internet, dan resistensi dari beberapa pengguna terhadap perubahan teknologi. Strategi yang diterapkan meliputi pelatihan intensif, monitoring, dan sosialisasi untuk menyamakan persepsi antaraktor. SIMAHAR telah mampu menciptakan sistem pengelolaan harga yang lebih terstruktur dan sesuai dengan prinsip good governance. Namun, kendala seperti jaringan yang tidak stabil dan kurangnya inisiatif pengguna memerlukan perhatian lebih lanjut. Kesimpulannya, SIMAHAR berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan di Kabupaten Kutai Barat. Untuk mencapai implementasi optimal, diperlukan penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan pelatihan, dan komunikasi antar-SKPD. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi daerah lain dalam mengembangkan aplikasi serupa untuk mendukung transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Kata Kunci: SIMAHAR, Pengelolaan Keuangan, Digitalisasi, Efisiensi 2025-01-20T00:00:00Z https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/13622 Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (Studi Di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Dsp3ap2kb) Kota Malang) Igobula, Sitna Aisa S. Layaknya sebuah investasi negara, kehidupan bangsa di masa depan bergantung pada anak-anak. Karena mereka adalah generasi penggerak dan penerus negara, mereka berhak atas perlindungan, pembentukan karakter, dan pengembangan pendidikan yang layak. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak, namun saat ini masih dijumpai permasalahan terkai dengan anak di Indonesia, seperti kekerasan kekerasan seksual. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) merupakan salah satu perwujudan dalam pelaksanaan penanggulangan korban kekerasan di kota Malang. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan kebijakan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, implementasi kebijakan serta faktor pendukung dan penghambat Implementasi kebijakan penanganan Kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT PPA memiliki dasar hukum atau regulasi yang menjadi pijakan dalam bertindak, Hasil penelitian ini menemukan bahwa DP3AP2KB Kota Malang telah melaksanakan kebijakan kekerasan seksual kepada anak setiap tahunnya namun masih belum bisa dikatakan berjalan dengan baik dikarenakan masih terdapat kendala dalam implementasinya, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kesadaran masyarakat, sarana dan prasana berupa pembangunan kantor yang sempit serta kendaraan milik UPT sendiri belum ada. Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Kekerasan Seksual, Anak 2025-01-24T00:00:00Z https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/13621 Analisis Rekrutmen Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Batu (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Treeseff, Jihan Rizki Dewanti Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia. Kualitas ASN sangat ditentukan oleh proses rekrutmen yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan berintegritas. Namun, pelaksanaan rekrutmen ASN di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan regulasi, keterbatasan formasi, kendala teknologi, serta penataan tenaga non-ASN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses rekrutmen ASN pada Pemerintah Kota Batu, mengkaji persyaratan yang harus dipenuhi pelamar, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus yang dilaksanakan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batu. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rekrutmen ASN di Kota Batu telah dilaksanakan sesuai regulasi nasional melalui tahapan perencanaan kebutuhan pegawai, penarikan pelamar, seleksi, dan penempatan. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, lain perubahan regulasi yang dinamis, keterbatasan kewenangan daerah dalam pelaksanaan rekrutmen, kualitas penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) yang belum merata, serta pengaruh kebijakan penataan tenaga non-ASN. Adapun faktor pendukung meliputi koordinasi antarinstansi yang baik, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan sistem merit. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan perencanaan kebutuhan pegawai, kebijakan yang adaptif, dan peningkatan infrastruktur teknologi guna meningkatkan efektivitas rekrutmen ASN. Kata Kunci: Rekrutmen Aparatur Sipil Negara, Administrasi Publik, Birokrasi, Manajemen Sumber Daya Manusia, Pemerintah Kota Batu 2026-06-26T00:00:00Z https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/13620 Efektivitas Kinerja Bawaslu Dalam Pemilihan Legislatif Kota Batu 2024 Faisal, Muhammad Bawaslu adalah singkatan dari Badan Pengawas Pemilu. Ini adalah lembaga independen di Indonesia yang bertugas mengawasi dan memantau proses penyelenggaraan pemilihan umum, baik pemilihan umum nasional maupun pemilihan umum tingkat daerah. Bawaslu memiliki peran penting dalam memastikan integritas, keadilan, dan transparansi dalam setiap tahapan pemilu. Pembentukan Bawaslu tidak terlepas dari latar belakang sejarah politik Indonesia. Di Indonesia, Pemilihan umum di bawah rezim ini seringkali diwarnai oleh kecurangan, manipulasi, dan represi terhadap oposisi politik. Sebagai akibatnya, pemilu dianggap sebagai alat legitimasi penguasa, bukan sebagai ekspresi kedaulatan rakyat. Di Kota Batu Bawaslu Kota Batu menemukan dugaan money politik yang dilakukan oleh seorang pria berinisial YH dari Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu. Pria tersebut diduga membagikan uang sebesar Rp 500 ribu kepada seorang saksi TPS dan seorang pemilih, dengan tujuan mendukung salah satu calon pada pilpres dan legislatif. Berangkat dari hal tersebut maka peneliti ingin mengetahui beberapa hal terkait dengan bagaimana peran, faktor pendukung, kendala dan model Bawaslu dalam efektivititas pengawasan pemilihan legislatif 2024. Yang hasilnya akan berdampak terhadap kehidupan berpolitik di Kota Batu. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan terkait efektivitas kinerja Bawaslu dalam memantau dan mengawasi pemilihan legislatif di Kota Batu., dan mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses pengawasan serta model pengawasan Pemilihan Legislatif di Kota Batu. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, dimana dalam analisisnya peneliti menggunakan teori efektivitas oleh M. Sterss 1986, dan mengenai model sistem 1968. Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1)Efektivitas kinerja Bawaslu Kota Batu dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2024 menunjukkan bahwa pengawasan pemilu telah berjalan relatif efektif melalui dukungan sumber daya manusia yang kompeten, anggaran, sarana prasarana, serta koordinasi antar lembaga seperti Sentra Gakkumdu. 2) Bawaslu berhasil menjalankan fungsi pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran pemilu melalui pengawasan tahapan pemilu, penertiban alat peraga kampanye, penanganan dugaan politik uang, serta penguatan pengawasan partisipatif masyarakat. Namun, 3) efektivitas tersebut masih menghadapi hambatan berupa rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, budaya permisif terhadap politik uang, lemahnya regulasi, serta perkembangan teknologi pelanggaran pemilu yang semakin kompleks. Ada beberapa saran dari penelitian ini yang mungkin dapat diterapkan yakni ; 1)Bawaslu perlu meningkatkan pendidikan politik masyarakat, 2) memperkuat sarana dan teknologi pengawasan, serta 3) mendorong regulasi yang lebih tegas terhadap praktik money politics guna meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu dan menjaga integritas demokrasi. Kata Kunci:Efektivitas, Kinerja, Pemilu, Bawaslu 2026-05-09T00:00:00Z