https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/120 Koleksi Publikasi Buku Elektronik (E-Book) Fakultas Hukum Tue, 14 Jul 2026 21:17:54 GMT 2026-07-14T21:17:54Z https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/10405 Reforma Agraria : Land Reform dan Redistribusi Tanah di Indonesia Isnaeni, Diyan; Suratman Land reform akan selalu berkaitan dengan perubahan struktur secara institusional yang mengatur hubungan manusia dengan tanah; sehingga, pada dasarnya land reform memerlukan program redistribusi tanah untuk memastikan keuntungan bagi pihak yang mengerjakan tanah dan pembatasan dalam hak-hak individu atas sumber-sumber tanah. Dalam praktik, redistribusi tanah secara sederhana dapat dijelaskan sebagai tindakan pemerintah mengambil tanah yang melebihi batas penguasaan maksimum dengan membayar ganti rugi kepada pemegang haknya untuk kemudian dibagikan kepada para petani penggarap yang tak mempunyai tanah sama sekali. Harus diakui, land reform telah lama menjadi hantu yang hanya dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun sangat jarang terlihat implementasinya pada kehidupan sehari-hari. Pembicaraan tentang tanah pada tataran praktik seringkali menyasar soal penyediaan lahan bagi pengembangan usaha, atau lebih spesifik ialah menyediakan lahan bagi para pengembang. Barulah pasca-reformasi, diskursus mengenai perubahan struktur kepemilikan tanah kembali bergeliat. Land reform yang sebelumnya kerap menjadi kenangan, kembali digaungkan untuk kembali dilaksanakan. Salah satu contoh terbaru dari praktik redistribusi tanah dapat ditemukan pada kasus-kasus pembagian lahan di area perkebunan. Meski tidak melalui pengadilan landreform, sebagaimana yang dilakukan pada program redistribusi tanah pada tahun-tahun awal berlakunya UUPA, nyatanya tanah-tanah yang sebelumnya dikuasai oleh pengusaha perkebunan berhasil di-redistribusikan kepada para petani penggarap. Tentu saja, kesuksesan redistribusi lahan ini tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat dalam mendorong pemerintah untuk mengakomodir aspirasi mereka. Melalui buku ini, dapat dipahami bahwa land reform memang selalu berkaitan dengan political will dari pemegang kebijakan yang cenderung akan muncul disebabkan kegigihan masyarakat untuk memperjuangkannya. Mon, 01 Oct 2018 00:00:00 GMT https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/10405 2018-10-01T00:00:00Z https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2073 Konstruksi Ketatanegaraan Islam Wahid, Abdul; Sunardi; Kurniawati, Dwi Ari Konstnuksj keEaEanegapaan lndonesia yang menggunakan bentuk demoknasi, bukanlah "bentuk lslam", tetapi jika demokrasi dijalankan dengan benan, misalnya mengutamakan terjagana kebinekaan dalam NKBI, atau untuk menegakkan keadilan untuk semua (justice fon alll, maka konsEruksi demokrasi demikian sejalan dengan peran kekhalifahan manusia dalam bernegana yang digar-iskan dalam lslam. Thu, 01 Aug 2019 00:00:00 GMT https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2073 2019-08-01T00:00:00Z https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2072 Kompilasi Korupsi (Telaah Hukum,Politik,Agama,Kultur,dan Kebijakan) Wahid, Abdul; Askandar, Noor Chozin; Muchsin, Bashori Wed, 01 Nov 2017 00:00:00 GMT https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2072 2017-11-01T00:00:00Z https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2071 Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia Muhibbin, Mohammad; Wahid, Abdul Hukum Kewarisan lslam (The lslamic Law of lnheritance) mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan sistem hukum lainnya. Di dalam Hukum lslam ketentuan materiil bagi orang yang ditinggalkan si pewaris telah digariskan dalam Alquran dan hadis secara rinci dan jelas. Namun, di dalam sistem hukum Barat pada pokoknya menyerahkan persoalan harta peninggalan si pewaris kepada keinginan yang bersangkutan itu sendiri, yaitu si pewaris membuat wasiat pada saat hidupnya. Hukum Kewarisan lslam merombak secara mendasar sistem kewarisan yang berlaku pada masa s€be,um lslam dan telah meletakkan suatu dasar keadilan hukum yang sesuai dengan hak asasi dan martabat manusia. Buku ini menganalisis kritis Hukum Kewarisan lslam dalam rangka pembariran hukum posilif di lndonesia, meliputi: pengertian dan tujuan memp€laiari hukum kewarisan; sumber dan asas hukum kewarisan lslami seiarah petkembangan hukum kewarisan islam; rukun, syarat dan penggolongan ahli waris; sebab-sebab dan penghalang waris-mewarisi; furudhul muqaddaruh', cara psnghitungan pembagian harta warisan; aul dan nddi kompilasi proF lematika hukum wads islam: penggantian tempat dalam hukum waris islam: pengadilan agama dan KHI; aktualisasi KHI di peradilan agama dan upaya menjadikannya sebagai undang-undang. Wed, 15 Mar 2017 00:00:00 GMT https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2071 2017-03-15T00:00:00Z