https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/46 Koleksi Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Sat, 18 Jul 2026 15:26:32 GMT 2026-07-18T15:26:32Z https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/13573 Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi di Desa Sidomulyo Kota Batu) Nisa, Chilmi Zahrotun Penelitian ini mengkaji implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sidomulyo, Kota Batu. Berdasarkan Undang- undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa “Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa”. Di Desa Sidomulyo sendiri penulis telah mengamati implementasi fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa masih kurang terutama pada fungsi menyerap dan menyalurkan aspirasi Masyarakat sehingga menyebabkan kebijakan yang diambil pemerintah seringkali belum sesuai dengan prioritas Pembangunan dan kebutuhan Masyarakat. Dengan uraian diatas penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana pengaturan terkait implementasi mengenai fungsi BPD di Desa Sidomulyo Kota Batu, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta upaya atau solusi yang dilakukan oleh BPD untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan pendekatan socio-legal research dengan memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan kajian empiris melalui wawancara serta studi lapangan di Desa Sidomulyo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif fungsi BPD telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Desa, dalam praktiknya pelaksanaan fungsi tersebut belum berjalan secara optimal. Hambatan utama yang dihadapi BPD meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya pemahaman anggota BPD terhadap kewenangan hukumnya, lemahnya partisipasi masyarakat dalam penyaluran aspirasi melalui BPD, serta ketimpangan relasi kekuasaan antara BPD dan kepala desa yang memengaruhi efektivitas fungsi pengawasan. Upaya yang dilakukan BPD Desa Sidomulyo dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain melalui peningkatan koordinasi internal, partisipasi dalam forum musyawarah desa, serta upaya membangun komunikasi dengan pemerintah desa dan masyarakat. Sat, 17 Jan 2026 00:00:00 GMT https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/13573 2026-01-17T00:00:00Z https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/13571 Perbandingan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan Kasasi terhadap Pelaku Penganiayaan yang Menyebabkan Matinya Seseorang ( Studi terhadap Putusan Nomor 454PID.B2024PN SBY dan Nomor 1466 KPID2024) Safitri, Erlyn Wahyu Skripsi ini mengkaji perbedaan putusan antara Pengadilan Negeri Surabaya dan Mahkamah Agung dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby dan Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada perbedaan putusan antara pengadilan tingkat pertama yang menyatakan terdakwa bebas dan putusan kasasi yang menyatakan terdakwa bersalah. Perbedaan putusan tersebut menimbulkan persoalan yuridis terkait konsistensi penerapan hukum, penilaian alat bukti, dan kepastian hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) Apa perbedaan dan persamaan Putusan Hakim antara Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby dan Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024 (Kasasi) dalam memutus perkara penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang?; dan (2) Bagaimana akibat hukum dari perbedaan antara putusan pengadilan tingkat pertama dan putusan kasasi terhadap pelaku penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder dan tersier sebagai pendukung. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menelaah pertimbangan hukum hakim dalam kedua putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan putusan antara Pengadilan Negeri Surabaya dan Mahkamah Agung disebabkan oleh perbedaan penilaian hakim terhadap alat bukti dan pemenuhan unsur tindak pidana. Pengadilan Negeri Surabaya menilai unsur tindak pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga menjatuhkan putusan bebas. Sebaliknya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan telah memenuhi unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP, sehingga membatalkan putusan sebelumnya dan menjatuhkan pidana penjara 5 (lima) tahun kepada terdakwa. Penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan pertimbangan hukum antar-tingkat peradilan dapat menimbulkan akibat hukum yang signifikan bagi pelaku, terutama perubahan status hukum dari bebas menjadi terpidana. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya konsistensi penerapan hukum dan ketelitian hakim dalam menilai alat bukti guna menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam perkara pidana. Wed, 28 Jan 2026 00:00:00 GMT https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/13571 2026-01-28T00:00:00Z https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/13570 Tanggung Jawab Pemilik Kapal yang Nahkoda Kapalnya Berlayar Tanpa Surat Persetujuan Berlayar (Studi Komparatif Hukum Pelayaran Indonesia dan Singapura) Maghfiroh, Lavi Penelitian dalam bentuk skripsi ini mengangkat permasalahan tanggung jawab pemilik kapal yang nahkoda kapalnya berlayar tanpa surat persetujuan berlayar (SPB) menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia dan Singapura. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perUndang-Undangan dalam pelayaran, di mana SPB berfungsi sebagai bukti legal yang menjamin keselamatan dan keamanan navigasi. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah yang diambil dalam penulisan skripsi sebagai berikut: 1. Apa kewajiban pemilik kapal menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Undang-Undang Otoritas Maritim Pelabuhan Singapura tahun 1996 (Maritime and Port Authority of Singapore Act 1996)? 2. Bagaimana tanggung jawab hukum pemilik kapal yang nahkoda kapalnya berlayar tanpa SPB? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perUndang-Undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi literatur dengan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dikaji dan dianalisis secara diskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilik kapal menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran memiliki kewajiban: memiliki SPB, menyingkirkan kerangka kapal, memastikan asuransi kapal, melaporkan kedatangan kapal di Pelabuhan, memastikan kapal laiklaut, pendaftaran kapal, dan pengukuran kapal. Sedangkan, menurut Undang-Undang Otoritas Maritim Pelabuhan Singapura tahun 1996, pemilik kapal memiliki kewajiban: Memiliki Izin berlayar, memastikan kapal laiklaut, pendaftaran kapal. Tanggung jawab hukum pemilik kapal yang nahkoda kapalnya berlayar tanpa SPB belum di atur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran namun dapat dimintai tanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh nahkoda kapal berdasarkan prinsip tanggung jawab pengganti atau vicarious liability (Pasal 1367 KUH Perdata). Sedangkan, menurut hukum pelayaran yang berlaku di Singapura, pemilik kapal yang nahkoda kapalnya berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar dapat dikenakan sanksi administrative dan denda $10.000 dan kapal (Pasal pasal 46 Undang-Undang Otoritas Maritim dan Pelabuhan Singapura tahun 1996) serta membayar ganti rugi kepada korban yang mengalami kerugian apabila terjadi kecelakaan dalam pelayaran. Sat, 17 Jan 2026 00:00:00 GMT https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/13570 2026-01-17T00:00:00Z https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/13568 Kedudukan Hukum Surat Edaran Bersama Nomor 300.16902 209.5 2025; Nomor SE1VIII2025; Nomor SE10VIII2025 tentang Sound SystemPengeras Suara di Jawa Timur Suryanto, Nisrina Aushaf Intishar Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum, kekuatan mengikat, dan pengaturan materi Surat Edaran Bersama (SEB) Gubernur Jawa Timur, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, dan Panglima Komando Daerah Militer V/Brawijaya Nomor 300.1/6902/209.5/2025; Nomor SE/1/VIII/2025; Nomor SE/10/VIII/2025 tentang penggunaan sound system/pengeras suara di Jawa Timur dalam perspektif Hukum Administrasi Negara. Latar belakang penelitian ini adalah maraknya penggunaan sound system berdaya besar dalam kegiatan masyarakat yang menimbulkan konflik sosial, gangguan ketertiban umum, dan persoalan kesehatan lingkungan, sementara peraturan perundang-undangan yang ada belum mengatur secara teknis. Fokus kajian penelitian diarahkan pada kedudukan dan kekuatan mengikat Surat Edaran Bersama serta kesesuaian pengaturan materinya dengan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Edaran Bersama berkedudukan sebagai peraturan kebijakan (beleidsregel) atau legislasi semu yang lahir dari diskresi pejabat pemerintahan, bukan sebagai peraturan perundang-undangan yang mengikat umum. Daya ikatnya terbatas pada hubungan administratif dan koordinatif antar-instansi, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum mandiri untuk pembatasan hak atau penindakan terhadap masyarakat. Selain itu, materi muatan Surat Edaran Bersama tidak sepenuhnya sesuai dengan karakter surat edaran karena memuat ketentuan imperatif yang ditujukan langsung kepada masyarakat, sehingga secara substansial menyerupai pengaturan normatif yang seharusnya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sah. Fri, 09 Jan 2026 00:00:00 GMT https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/13568 2026-01-09T00:00:00Z