https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/70 Koleksi Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Tue, 21 Jul 2026 14:59:31 GMT 2026-07-21T14:59:31Z https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/13615 Keabsahan Penangkapan Delpedro Marhaen Dalam Kasus Penghasutan Terkait Permohonan Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/Puu-Xiii/2015 Putri, Virginia Penelitian ini membahas mengenai keabsahan penangkapan terhadap Delpedro Marhaen dalam kasus penghasutan terkait permohonan praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan penerapan prinsip due process of law dalam system peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai penangkapan serta keabsahan penangkapan terhadap Delpedro Marhaen dalam kerangka praperadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Delpedro Marhaen ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana penghasutan dan mengajukan permohonan praperadilan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka dan tindakan penangkapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penangkapan harus memenuhi syarat materiil dan formil sesuai KUHAP. Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 mempertegas bahwa praperadilan tidak gugur sebelum pembacaan surat dakwaan. Dalam perkara ini, hakim praperadilan menolak permohonan praperadilan karena tindakan penyidik dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. KATA KUNCI: Keabsahan Penangkapan, Praperadilan, Due Process of Law, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomoe 102/PUU-XIII/2015, Tindak Pidana Penghasutan Sat, 23 May 2026 00:00:00 GMT https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/13615 2026-05-23T00:00:00Z https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/13614 Pemalsuan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Dalam Kuhp Lama Dan Kuhp Baru (Studi Di Satreskrim Polresta Malang) Amri, Muhammad Akmal Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 dan pertama kali muncul di Wuhan, China, pada Desember 2019. Sejak diumumkan kasus pertama di Indonesia pada 2 Maret 2020, penyebaran virus terus meningkat, dengan puncak tertinggi kasus dan kematian terjadi pada Juli 2021. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan vaksinasi nasional sebagai langkah preventif, yang diatur dalam KUHP lama dan KUHP baru. Vaksinasi menjadi syarat untuk berbagai aktivitas publik dan dibuktikan melalui sertifikat vaksinasi dari latar belakang diatas karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai beriut: 1. Bagaimana Urpaya Polrers malang kota Dalam Pernanggurlangan Tindak Pidana Permalsuran Serrtifikat Vaksinasi Covid-19?, 2. Apakah faktor-faktor pernghambat Polrers Malang kota dalam pernanggurlangan tindak pidana permalsuran serrtifikat vaksinasi covid-19?. Dalam metode penelitian jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian empiris, dengan pendekatan penelitian menggunakan metode empiris, lokasi penelitian dari tugas akhir ini yaitu Polresta Malang kota, sumber data menggunakan sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi dokumen dan studi lapangan, teknik analisis bahan hukum atau teknik analisis data yaitu menggunakan teknik-teknik analisis kuantitatif dengan menggunakan statistik dari hasil wawancara yang mana nantinya akan memperjelas dan menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, upaya Polresta Malang Kota dalam menanggulangi pemalsuan sertifikat vaksinasi Covid-19 dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif berupa sosialisasi hukum dan edukasi kepada masyarakat agar meningkatkan kesadaran akan pentingnya vaksinasi yang sah. Sementara itu, tindakan represif dilakukan dengan penyelidikan, penangkapan pelaku, serta proses hukum sesuai aturan yang berlaku untuk memberikan efek jera. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor penghambat, seperti keterbatasan jumlah personel, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan maraknya penyebaran jasa pembuatan sertifikat palsu melalui media sosial. Perumusan pidana atas pemalsuan sertifikat vaksin didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 tentang pemalsuan surat, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait dokumen digital, yang memberikan landasan hukum untuk menindak pelaku pemalsuan secara tegas. Kata Kunci: Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 dan pertama kali muncul di Wuhan, China, pada Desember 2019. Sejak diumumkan kasus pertama di Indonesia pada 2 Maret 2020, penyebaran virus terus meningkat, dengan puncak tertinggi kasus dan kematian terjadi pada Juli 2021. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan vaksinasi nasional sebagai langkah preventif, yang diatur dalam KUHP lama dan KUHP baru. Vaksinasi menjadi syarat untuk berbagai aktivitas publik dan dibuktikan melalui sertifikat vaksinasi dari latar belakang diatas karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai beriut: 1. Bagaimana Urpaya Polrers malang kota Dalam Pernanggurlangan Tindak Pidana Permalsuran Serrtifikat Vaksinasi Covid-19?, 2. Apakah faktor-faktor pernghambat Polrers Malang kota dalam pernanggurlangan tindak pidana permalsuran serrtifikat vaksinasi covid-19?. Dalam metode penelitian jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian empiris, dengan pendekatan penelitian menggunakan metode empiris, lokasi penelitian dari tugas akhir ini yaitu Polresta Malang kota, sumber data menggunakan sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi dokumen dan studi lapangan, teknik analisis bahan hukum atau teknik analisis data yaitu menggunakan teknik-teknik analisis kuantitatif dengan menggunakan statistik dari hasil wawancara yang mana nantinya akan memperjelas dan menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, upaya Polresta Malang Kota dalam menanggulangi pemalsuan sertifikat vaksinasi Covid-19 dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif berupa sosialisasi hukum dan edukasi kepada masyarakat agar meningkatkan kesadaran akan pentingnya vaksinasi yang sah. Sementara itu, tindakan represif dilakukan dengan penyelidikan, penangkapan pelaku, serta proses hukum sesuai aturan yang berlaku untuk memberikan efek jera. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor penghambat, seperti keterbatasan jumlah personel, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan maraknya penyebaran jasa pembuatan sertifikat palsu melalui media sosial. Perumusan pidana atas pemalsuan sertifikat vaksin didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 tentang pemalsuan surat, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait dokumen digital, yang memberikan landasan hukum untuk menindak pelaku pemalsuan secara tegas. Kata Kunci: pemalsuan sertifikat vaksin, covid 19, KUHP. Sat, 25 Oct 2025 00:00:00 GMT https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/13614 2025-10-25T00:00:00Z https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/13613 Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Kejaksaan Dalam Mengajukan Pembatalan Perkawinan Pada Kejaksaan Negeri Batu Dalam Putusan Pa Malang No. 988/Pdt.G/2021/Pa.Mlg Raharjo, Muhammad Hisyam Pembatalan perkawinan merupakan salah satu upaya hukum untuk menegakkan ketertiban dalam bidang perkawinan apabila suatu perkawinan dilangsungkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu permasalahan yang muncul dalam praktik adalah adanya perkawinan yang dilakukan dengan cara melanggar hukum, seperti masih terikat perkawinan sebelumnya atau penggunaan identitas yang tidak benar. Dalam kondisi demikian, negara melalui Kejaksaan memiliki kewenangan untuk mengajukan pembatalan perkawinan demi menjaga kepentingan umum dan kepastian hukum. Dalam Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg, Kejaksaan Negeri Batu bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1. Bagaimana kewenangan Kejaksaan dalam mengajukan pembatalan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia? 2. Bagaimana penerapan kewenangan Kejaksaan Negeri Batu dalam pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg? 3. Bagaimana implikasi yuridis dari putusan tersebut terhadap praktik pembatalan perkawinan? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Kejaksaan dalam mengajukan pembatalan perkawinan, mengetahui penerapan kewenangan tersebut dalam praktik, serta mengkaji implikasi yuridis dari putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus dan dokumen – dokumen terkait. Data diperoleh melalui wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Batu dan studi kepustakaan dan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Kejaksaan dalam mengajukan pembatalan perkawinan memiliki dasar hukum yang jelas dan dilaksanakan melalui mekanisme yang sistematis, mulai dari proses pidana, telaahan internal, hingga pengajuan permohonan ke pengadilan. Putusan Pengadilan Agama Malang tersebut menegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan melanggar hukum dapat dibatalkan melalui pengadilan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa sistem yang berjalan masih cenderung bersifat reaktif dan belum didukung oleh mekanisme pencegahan yang optimal, terutama dalam hal verifikasi data administrasi perkawinan. Kesimpulannya, kewenangan Kejaksaan dalam pembatalan perkawinan telah berjalan secara efektif dalam penegakan hukum, namun masih diperlukan penguatan pada aspek pencegahan melalui peningkatan koordinasi dan integrasi data antarinstansi agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali. Kata Kunci: Kewenangan Kejaksaan, Pembatalan Perkawinan, Jaksa Pengacara Negara, Implikasi Yuridis. Sat, 23 May 2026 00:00:00 GMT https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/13613 2026-05-23T00:00:00Z https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/13611 Tinjauan Yuridis Pelanggaran Terhadap Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Konflik Antara Amerika Serikat Dan Venezuela) Romadhon, Wahyu Fajar Penelitian ini membahas tindakan Amerika Serikat yang melakukan operasi militer di wilayah Venezuela serta penangkapan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, dengan dalih penegakan hukum. Tindakan tersebut menimbulkan perdebatan dalam Hukum Internasional karena dianggap mencederai prinsip kedaulatan negara, non-intervensi, dan larangan penggunaan kekuatan sebagaimana diatur dalam Piagam PBB. Di sisi lain, Amerika Serikat mendasarkan tindakannya pada prinsip perlindungan, teritorial objektif, dan hukum nasionalnya. Kondisi ini menunjukkan adanya benturan antara kepentingan penegakan Hukum Internasional dengan penghormatan terhadap kedaulatan negara dan imunitas kepala negara. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan masalah: 1) bagaimana tinjauan yuridis pelanggaran kedaulatan teritorial Venezuela oleh Amerika Serikat menurut Hukum Internasional; dan 2) bagaimana legalitas penerapan yurisdiksi Amerika Serikat terhadap Presiden Venezuela Nicolás Maduro. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Amerika Serikat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Hukum Internasional, khususnya prinsip kedaulatan negara, non-intervensi, larangan penggunaan kekuatan, dan penghormatan terhadap integritas teritorial negara sebagaimana diatur dalam Piagam PBB. Selain itu, penangkapan dan penuntutan terhadap Nicolás Maduro dinilai melanggar prinsip head of state immunity yang melekat pada kepala negara yang masih menjabat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan Amerika Serikat terhadap Venezuela dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap Hukum Internasional dan berpotensi sebagai bentuk agresi. Kata Kunci: Kedaulatan, Yurisdiksi, Nicolás Maduro, Amerika Serikat. Sat, 23 May 2026 00:00:00 GMT https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/13611 2026-05-23T00:00:00Z