Implementasi Kewenangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembuatan Peraturan Desa (Studi di Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang)

Abstract

Skripsi ini meneliti implementasi kewenangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan Peraturan Desa di Desa Sumberejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Penelitian ini fokus pada kolaborasi antara Kepala Desa dan BPD dalam membuat peraturan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Kepala Desa bertindak sebagai inisiator utama, mengidentifikasi masalah dan menyusun rancangan peraturan, sementara BPD berperan dalam meninjau dan menyempurnakan rancangan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam proses ini sangat penting untuk memastikan peraturan yang inklusif dan relevan. Penelitian juga mengidentifikasi tantangan seperti disparitas pendapatan, konflik penggunaan sumber daya alam, dan keterbatasan kapasitas teknis di desa. Rekomendasi diberikan untuk meningkatkan inklusivitas dan efektivitas pembuatan Peraturan Desa, yang diharapkan dapat menjadi panduan bagi desa lain di Indonesia.