Pertanggungjawaban Penyidik Yang Melakukan Maladministrasi

Dalam rangka peningkatan layanan dan perbaikan sistem, mohon maaf untuk sementara waktu Repositori UNISMA tidak dapat diakses secara optimal.

dc.contributor.author	Irawan, Aji Frastya
dc.date.accessioned	2021-01-20T03:58:48Z
dc.date.available	2021-01-20T03:58:48Z
dc.date.issued	2021-01-20
dc.identifier.uri	http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1482
dc.description.abstract	Maladministrasi yang sering terjadi di berbagai badan pemerintahan menunjukkan hukum dan pengawasan di Indonesia terhadap Maladministrasi masih sangat kurang tegas. Melihat pada Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Maladministrasi dalam pasal 1 Maladministrasi adalah perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materil maupun immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan oleh karenanya Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan pemerintah maupun penyelenggara negara termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perorangan.	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.publisher	Universitas Islam Malang	en_US
dc.subject	Maladministrasi	en_US
dc.subject	Ombudsman	en_US
dc.title	Pertanggungjawaban Penyidik Yang Melakukan Maladministrasi	en_US
dc.type	Other	en_US