Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Pulau-Pulau Kecil kepada Warga Negara Asing dalam Perspektif Hukum Agraria di Indonesia. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus perjanjian jual beli Pulau-Pulau Kecil di Indonesia, khususnya warga negara asing yang lebih tertarik untuk menguasai hak atas tanah pada suatu pulau karena banyaknya potensi yang dapat dimanfaatkan di dalam Pulau-Pulau Kecil tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya perjanjian jual beli Pulau-Pulau Kecil kepada Warga Negara Asing di wilayah Indonesia? 2. Bagaimana akibat hukum setelah terjadinya perjanjian jual beli Pulau-Pulau Kecil di wilayah Indonesia kepada Warga Negara Asing dalam perspektif hukum agraria? 3. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam melindungi Pulau-Pulau Kecil di wilayah Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum dengan cara menganalisis dan studi literatur atau kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh dikaji dan dianalisis dengan pendekatanpendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, latar belakang terjadinya perjanjian jual beli Pulau-Pulau Kecil kepada Warga Negara Asing di wilayah Indonesia dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu: aspek yuridis, aspek sosial ekonomi, aspek politik, aspek land management, dan aspek ekologis. Akibat hukum setelah terjadinya perjanjian jual beli Pulau-Pulau Kecil di wilayah indonesia kepada warga asing dalam perspektif hukum agraria, menyebabkan adanya akibat hukum berupa perubahan status hak atas tanah yaitu berupa Hak Pakai dan Hak Sewa. Selain itu dalam hal properti orang asing juga dapat memperoleh Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bisa saja dimanfaatkan untuk menguasai tanah di Indonesia. Peran Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap PulauPulau Kecil diantaranya yaitu, adanya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur mengenai ketentuan peruntukan serta pengelolaan Pulau-Pulau Kecil; adanya rencana zonasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah sehingga memudahkan dalam menentukan arah penggunaan sumber daya pada tiap kawasan, dan dibuatnya aturan mengenai Kawasan Konservasi Pesisir dan PulauPulau Kecil, dimana hal tersebut sangat berguna untuk melindungi kelestarian kawasan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.