Pelaksanaan Eksekusi Lelang Atas Objek Hak Tanggungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (Studi di PT. BNI Syariah Cabang Malang)

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Pelaksanaan Eksekusi Lelang Atas Objek Hak Tanggungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (Studi di PT. BNI Syariah Cabang Malang) berangkat dari permasalahan yaitu: 1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. BNI Syariah Cabang Malang di kantor KPKNL Malang? 2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. BNI Syariah Cabang Malang di kantor KPKNL Malang? 3. Adakah hambatanhambatan dalam penyelesaian atau pelaksanaan eksekusi lelang objek hak tanggungan pada PT. BNI Syariah Cabang Malang di kantor KPKNL Malang?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Pengumpulan data melalui metode studi di lapangan dan studi kepustakaan, dengan data primer maupun sekunder. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor pembiayaan bermasalah terjadi karena adanya faktor internal dan eksternal. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu: Rescheduling, Recondicioning, Restructuring. Hambatan-hambatan dalam penyelesaian atau pelaksanaan eksekusi lelang objek hak tanggungan pada PT. BNI Syariah Cabang Malang di kantor KPKNL Malang, yaitu: pihak debitur atau pihak ketiga melakukan gugatan kepada pihak kreditur sehingga lelang tidak bisa dilaksanakan, sulit mendapatkan calon peserta lelang, objek hak tanggungan dikuasai oleh pihak ketiga serta tidak bersedia untuk mengosongkan objek hak tanggungan, masalah yang berhubungan objek lelang hak tanggungan yang akan dilelang sulit dicek karena letaknya tersebar jauh, persiapan yang kurang matang, dan debitur menggugat kreditur setelah lelang karena merasa dirugikan dengan penjualan objek hak tanggungan melalui cara parate eksekusi.