Analisis Yuridis Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Uu No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Uu No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Putusan Mk No. 69/Puuxiii/2015

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Analisis Yuridis Perjanjian Perkawinan Berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan MK No. 69/PUUXIII/2015. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi bahwa perjanjian perkawinan masih jarang ditemui di masyarakat Indonesia. Penyebabnya karena masyarakat menganggap bahwa perjanjian perkawinan bukanlah hal penting meskipun Undang-Undang Perkawinan telah mengaturnya. Hingga dikeluarkannya putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan MK yang dikaji yaitu tidak adanya perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran (WNI dan WNA) yang mengakibatkan hilangnya hak-hak pemohon yang terbentur dengan Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:1.Bagaimana relevansi perjanjian perkawinan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan MK No. 69/PUU/XIII/2015? 2. Bagaimana akibat hukum Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan MK No. 69/PUU/XIII/2015 terhadap perjanjian perkawinan ?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan. Pengumpulan bahan hukum melalui studi literature dengan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, relevansi perjanjian perkawinan antara Undang-Undang Perkawinan dan Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 dijelaskan bahwa saling relevansi karena UU perkawinan dan Putusan MK samasama membahas tentang perjanjian perkawinan. Kemudian akibat hukum UndangUndang Perkawinan dan Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 terhadap Perjanjian Perkawinan bahwa bersifat mengikat dan dalam pasal-pasal yang terkandung didalamnya membahas perjanjian perkawinan dan harta benda perkawinan dan adanya perubahan redaksi pada pasal yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan (4).