Pada skripsi ini, penulis mengangkat tentang mekanisme pelaksanaan peralihan hak atas tanah pada Masyarakat Adat Suku Tengger dan perlindungan hukum terhadap tanah adat Masyarakat Adat Suku Tengger. Permasalahan pertanahan yang sering terjadi saat ini mengenai kepastian hukum hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah melalui jual beli pada Masyarakat Adat Suku Tengger di Desa Ngadas masih dilakukan dengan akta dibawah tangan dikarenakan faktor masyarakat dan budaya yang masih tunduk pada hukum adat, mereka meyakini tanah milik mereka tidak perlu didaftarkan, selain itu tidak pernah ada sengketa tanah di Desa Ngadas. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana mekanisme pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui jual beli dan perlindungan hukum terhadap tanah adat pada Masyarakat Adat Suku Tengger di Desa Ngadas. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan proses jual beli tanah praktek jual beli tanah yang dilakukan secara di bawah tangan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang mengharuskan jual beli dibuat dengan akta otentik, bukan di bawah tangan. Akan tetapi proses jual beli tanah yang dilakukan di Desa Ngadas sah, karena sudah terpenuhi syarat sahnya jual beli menurut UUPA dan Pasal 1320. Sertifikat kepemilikan tanah komunal masyarakat adat Tengger telah sesuai dengan aturan Hukum Pertanahan Nasional. Sertifikat hak milik terhadap kearifan lokal tersebut memiliki sifat turuntemurun, terkuat dan terpenuh sebagaimana diatur dalam Pasal 20 hingga Pasal 27 UUPA.