Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/Puu-Xv/2017 Tentang Implikasi Dekriminalisasi Terhadap Jaksa Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Abstract

Penahanan anak yang berkonflik dengan hukum oleh Jaksa di dalam proses penuntutan haruslah suatu upaya terakhir (ultimum remidium) dan harus memperhatikan hak-hak anak serta kondisi psikis anak. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi 9 68/PUU-XV/2017 yang menghapus ancaman pidana terhadap Jaksa yang tidak mengeluarkan anak dari tahanan apabila masa penahanannya sudah habis, maka dikhawatirkan hak-hak anak selama proses hukum kurang terpenuhi. Untuk mengetahui bagaimana Implikasi yang ditimbulkan dari keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat dua pertanyaan mendasar yang menjadi objek penelitian ini. Pertama: Bagaimana Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68_PUU-XV_2017 yang membatalkan kekuatan mengikat Pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai masa penahanan anak. Kedua: Bagaimanakah Implikasi yang ditimbulkan akibat keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 yang membatalkan kekuatan mengikat Pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai masa penahanan anak. dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini menunjukkan pertimbangan hukum hakim Konstitusi dan Implikasi dihapusnya kekuatan mengikat Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017.