Salah satu idealitas otonomi daerah yang diatur norma hukum adalah terwujudnya konstruksi pemerintahan daerah yang baik dan berwibawa (sebagaimana yang dikehendaki norma yuridis). Kuatnya pemerintahan daerah ditandai atau diindikasikan dengan berjalannya peran masing-masing pilar pemerintahan sebagaimana yang digariskan dalam peraturan perundangundangan. Ekspektasi publik terhadap implementasi peran masing-masing pilar ini merupakan harapan normal sebagai implikasi terjadinya perubahan rezim dan sejumlah tatanan yang mengaturnya. Setiap implementasi ini tentu saja dikaitkan dengan norma yuridis sebagai landasan atau pijakan setiap subyek bangsa, termasuk hubungan dan peran para pemangku kekuasaan di lingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Penelitian ini jenisnya yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsepsional, serta sosiologis. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder serta tersier. Teknik pengambilan bahan hukumnya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis bahan hukumnya menggunakan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa implementasi yang dilakukan DPRD Kota Batu dalam membangun pemerintahan yang baik dan berwibawa adalah berpijak pada norma yuridis yang mengaturnya yang berkaitan dengan peran yang harus dilakukannya, baik dalam hubungannya dengan masyarakat atau eksekutif. Norma yuridis yang tentang peran DPRD Kota Batu yang diantaranya berkenaan dengan fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan. Dalam peran-peran inilah DPRD Kota Batu berusaha maksimal membangun pemerintahan daerah yang baik dan kuat. Standar baik dan kuat ini terletak terwujudnya suatu pemerintahan yang dapat menjalankan perintah peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kepentingan masyarakat di Kota Batu. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Batu identik dengan sejumlah pemerintahan daerah di Propinsi lain, yang sama-sama mengandalkan optimalisasi, efektifitas, dan profesionalitas kinerja dewan, sehingga apa yang diperankan oleh DPRD Kota Batu pun menentukan bangunan pemerintahan sekarang dan mendatang. Oleh karena itu, DPRD Kota Batu akan berusaha memaksimalisasikan peran yang sudah digariskan oleh norma yuridis. Hambatan dan upaya strategis yang dilakukan DPRD Kota Batu dalam membangun pemerintahan yang baik dan berwibawa, bahwa ada beberapa hambatan dalam rangka membangun pemerintahan yang baik dan berwibawa. Artinya tidaklah mudah mewujudkan mimpi kalau di Kota Batu, pemerintahan yang baik dan berwibawa dapat dilakukan dengan mudah. Ada saja hambatan yang dihadapi oleh DPRD Kota Batu, diantaranya masih terdapatnya mental kerja yang rendah, ada sejumlah program kerja yang belum bisa direalisasikan sesuai dengan targetnya, dan masih banyaknya hal lain yang menjadi hambatannya. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh DPRD dalam rangka membangun pemerintahan yang baik dan berwibawa di Kota Batu ditunjukkan diantaranya dengan penguatan otonomi daerah, kemitraan eksekutif dengan legislatif, Membangun mental negarawan, dan membangun otonomi daerah berbasis kesejahteraan masyarakat. Tidak ada sesuatu yang mudah jika berurusan dengan hal-hal yang baik. Kerja keras mesti menuntut ditunjukkan atau ditingkatkan dan kembangkan. Langkah-langkah atau strategi demikian ini tentulah tidak mudah diwujudkan, karena mesti menghadapi masalah atau kendala baru yang bisa jadi tidak diperhitungkan sebelumnya