Penahanan anak yang berkonflik dengan hukum oleh Jaksa di dalam proses penuntutan haruslah suatu upaya terakhir (ultimum remidium) dan harus memperhatikan hak-hak anak serta kondisi psikis anak. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi 9 68/PUU-XV/2017 yang menghapus ancaman pidana terhadap Jaksa yang tidak mengeluarkan anak dari tahanan apabila masa penahanannya sudah habis, maka dikhawatirkan hak-hak anak selama proses hukum kurang terpenuhi. Untuk mengetahui bagaimana Implikasi yang ditimbulkan dari keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat dua pertanyaan mendasar yang menjadi objek penelitian ini. Pertama: Bagaimana Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68_PUU-XV_2017 yang membatalkan kekuatan mengikat Pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai masa penahanan anak. Kedua: Bagaimanakah Implikasi yang ditimbulkan akibat keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 yang membatalkan kekuatan mengikat Pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai masa penahanan anak. dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini menunjukkan pertimbangan hukum hakim Konstitusi dan Implikasi dihapusnya kekuatan mengikat Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017.