Urgensi Pencatatan Pernikahan dalam Presfektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Abstract

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu asas hukum perkawinan nasional yang didasarkan pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pencatatan perkawinan memiliki peran yang sangat kuat dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Artinya selain mengikuti ketentuan hukum dan kepercayaan masing-masing agama, hal ini juga syarat sahnya suatu perkawinan. Oleh karena itu menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia pencatatan nikah merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Perkawinan yang tidak didaftarkan tidak memiliki kekuatan hukum positif, namun perkawinan tersebut diakui sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan ajaran agama masing-masing mempelai. Namun perkawinan semacam itu berdampak pada suami, istri dan anak tidak mendapat perlindungan hukum di Indonesia terhadap hak-haknya.