Perceraian adalah terputusnya hubungan dalam rumah tangga seseorang dengan sebab atau alasan tertentu yang menyebabkan suatu konflik yang terus menerus hingga menimbulkan suatu pertengkaran. Setiap orang yang melakukan perceraian harus mengajukan suatu persyaratan yang sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam penelitian ini lebih memfokuskan terkait perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) atau PNS (Pegawai Negeri Sipil), yang mana dalam prosedur mengajukan gugatan ini berbeda dengan perceraian yang biasanya (Non ASN/PNS). Fokus penelitian yang dibahas dalam pengajuan skripsi ini, yaitu, syarat perceraian ASN menurut KHI, pandangan tokoh-tokoh NU terhadap syarat perceraian ASN dalam KHI, konflik dan dampak perbedaan yang terjadi dalam kasus perceraian ASN di Pengadilan Agama Antara pandangan KHI dan tokoh- tokoh NU. Penelitian ini menyuguhkan sebuah permasalahan dan pandangan yang di kaji dalam konsep dan perilaku di kehidupan sosial, yakni penelitian kualitatif dengan jenis penelitiap deskriptif. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, syarat utama dalam prosedur perceraian ASN/PNS yakni dengan mengajukan perizinan gugatan cerai kepada atasan atau pihak yang berwenang. Kedua, tokoh-tokoh NU lebih memakai dasar hukum Islam sebagaimana talak yang sah adalah talak yang di ucapkan suami kepada istri, walaupu dalam keadaan sungguh-sungguh atau bercanda. Ketiga, adanya suatu perbedaan pendapat terkait prosedur perceraian ASN/PNS Antara Kompilasi Hukum Islam dan tokoh-tokoh NU yang disebabkan kurangnya sosialisasi hukum perceraian ASN/PNS tersebut. Kata Kunci: Perceraian, Aparatur Sipil Negara, Nahdlatul Ulama