Analisis Model Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Pembangunan Infrastruktur Dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Pemerintahan Desa Di Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Abstract

Semangat dari Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah mengembalikan otoritas desa, namun pada implementasi lapangannya birokratisasi pihak supradesa kepada pemerintah desa berlangsung dengan sangat ketat. Penelitian ini mengambil lokus pada desa-desa yang berada di Kecamatan Dau Kabupaten Malang guna menganalisis pelaksanaan kebijakan di kawasan perdesaan yang diapit oleh dua kota sekaligus yaitu Kota Malang dan Kota Batu. Kajian analisis terhadap implementasi kebijakan publik pada pemerintahan desa di Kecamatan Dau diperlukan guna merumuskan rekomendasi model implementasi kebijakan publik di desa-desa yang memiliki keragaman latar belakang demografi, sosiologi dan tingkat pendidikan warga. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah deskripsi implementasi kebijakan bidang pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat pada pemerintahan desa di Kecamatan Dau. Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan publik pada pemerintahan desa di Kecamatan Dau, serta analisis model implementasi kebijakan bidang pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat pada pemerintahan desa di Kecamatan Dau berdasarkan faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kombinasi antara kajian pustaka dan penelitian lapang. Analisis data menggunakan beberapa langkah yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Secara garis besar implementasi kebijakan bidang pelayanan publik terkonsentrasikan dalam hal administrasi kependudukan, pengelolaan air bersih, pengelolaan sampah dan pengurusan pemakaman warga. Implementasi kebijakan bidang pembangunan infrastruktur terkonsentrasikan dalam hal partisipasi publik, inovasi kebijakan, program prioritas dan sumber pendanaan. Sedangkan implementasi kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat terkonsentrasikan dalam hal pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, pemberdayaan kearifan lokal desa dan pola kerjasama dalam pemberdayaan masyarakat desa.