Pengibaran Bendera Bintang Kejora Di Papua Ditinjau Dari Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Abstract

Dalam penulisan ini membahas tentang pengibaran bendera bintang kejora di provinsi papua berdasarkan pasal 106 kitab undang undang hukum pidana (KUHP), dengan rumusan masalah apakah pengibaran bintang kejora di provinsi papua termasuk tindak pidana suatu makar bagaimana upaya meminimalisir suatu disparitas pemindaan pada putusan perkara suatu tindak pidana makar terhadap pengibaran bintang kejora di provinsi papua. Metode penelitian hukum yang digunakan ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan adalah metodea atau cara meneliti bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Hasil penelitian adalah untuk menunjukan bahwa penyebab OPM melakukan tindak pidana makar disebabkan oleh faktor politik, ketidaksetabilan politik diwilayah papua menyebabkan kondisi keamanan negara tidak stabil serta disertai kekerasan sehingga kondisi semakin buruk, faktor ekonomi menyebabkan OPM melakukan tindakan makar karena OPM yang berasal dari masyarakat sangat menginginkan kesejahteraan. Penaggulangannya adalah dengan adanya kebijakan dari kepolisian untuk terumuskan pertahanan negara, memulihkan kondisi keamanan dipapua, serta melakukan pencegahan konflik dan sparatisme, penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim di papua terhadap OPM yang viii melakukan tindakan makar harus dipertegas, dengan tujuan ada efek jera bagi para pelaku yang melakukan tindakan makar, dan penegakan hukum yang lebih kuat dan sanksi khusus bagi OPM yang melakukan tindakan makar.