Pelaksanaan Sanksi Pidana Bagi Wajib Pajak Yang Melanggar Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan  ( Studi Kpp Pratama Baubau)

Defanny, La Ode Nanang

Dalam rangka peningkatan layanan dan perbaikan sistem, mohon maaf untuk sementara waktu Repositori UNISMA tidak dapat diakses secara optimal.

Show simple item record

dc.contributor.author	Defanny, La Ode Nanang
dc.date.accessioned	2022-08-09T03:02:22Z
dc.date.available	2022-08-09T03:02:22Z
dc.date.issued	2022-07-26
dc.identifier.uri	http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/4822
dc.description.abstract	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sanksi pidana bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Studi KPP Pratama Baubau). Pemilihan topik dilatarbelakangi oleh masih banyaknya wajib pajak yang tidak patuh atau melakukan pelanggaran dalam melakukan kewajibannya di Baubau Sulawesi Tenggara. Berdasrkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pelaksanaan sanksi pidana bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. 2. Apa yang menjadi kendala alam pelaksanaan sanksi pidana bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Di Kota Baubau Sulawesi Tenggara, 3. Bagaimana solusi dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan sanksi pidana bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Kota Baubau Sulawesi Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian normatif-empiris, dimana pendekatan dilakukan dengan menganalisis data berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan yang kemudian ditinjjau dari sudut pandang perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Hasil dari penelitian adalah bahwasannya pelaksanaan sanksi pidana perpajakan di Kota Baubau belum terlaksana. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan sanksi pidana baagi wajib pajak yang melanggar ketentuan yang berlaku oleh pejabat pjak tidak optimal.	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.publisher	Universitas Islam Malang	en_US
dc.subject	Wajib pajak	en_US
dc.subject	Sanksi Pidana	en_US
dc.title	Pelaksanaan Sanksi Pidana Bagi Wajib Pajak Yang Melanggar Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan ( Studi Kpp Pratama Baubau)	en_US
dc.type	Other	en_US