Evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan

Abstract

Penelitian ini berangkat dari kebijakan yang dibuat pemerintah yang harus diimplementasikan dengan baik oleh instansi pelaksana sehingga tercapai tujuan organisasi sesuai kebijakan. Tetapi dalam kenyataannya masih ditemukannya implementasi di lapangan yang kurang mendukung kebijakan. Implementasi kebijakan tersebut seharusnya semua mendukung dan saling memahami mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang diimplementasikan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan dalam penelitian ini dikhususkan pada evaluasi proses penerapan dan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami permasalahan terkait penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat apa saja yang mempengaruhi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ini berada di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan interactive model analysis dari Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran utama dalam Pembentukan Surat Keputusan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah mendukung sepenuhnya dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Keuangan Kabupaten Pasuruan. Apabila semua mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka nilainya diharapkan akan mengalami peningkatan. Perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi per triwulan secara manual dan dilaksanakan dengan maksimal. Semua Pejabat dan Staf harus mendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah walaupun tidak berpengaruh pada tambahan penghasilan. Mengadakan sosialisasi terkait pendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara berkala.