Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Matinya Orang Oleh Anak (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pasuruan)

Abstract

Pada skripsi ini, dilatarbelakangi karena banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak dengan sanksi berupa pidana penjara yang menimbulkan dampak negatif bagi anak. Sehingga diperlukan upaya lain untuk menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak secara restorative justice. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, adalah: Bagaimanakah penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Pasuruan? Bagaimana hambatan-hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penerapan restorative justice terhadap penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Pasuruan? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan sosiologis dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan di Polres Pasuruan. Jenis dan sumber data yang digunakan berupa data primer yaitu hasil studi lapang di Polres Pasuruan dan data sekunder berupa hasil dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya semua data tersebut diolah dan dikaji dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah Unit Gakkum Satlantas Polres Pasuruan menerapkan restorative justice pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang melalui diversi. Hal tersebut dilakukan karena anak lalai dan tidak sengaja. Selain itu ancaman pidana pada Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah memenuhi syarat untuk dilakukannya diversi. Penyelesaian secara restorative justice melalui diversi pada kasus laka lantas dilakukan untuk melindungi hak korban maupun pelaku. Hambatan-hambatan yang dialami antara lain: tidak adanya aturan hukum yang jelas, sulitnya mendapat persetujuan dari pihak keluarga korban, pra diversi membutuhkan waktu yang lama, kesadaran hukum masih rendah dan intervensi dari masyarakat. Sehingga upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain: mendorong pembentuk undang-undang agar membentuk peraturan khusus mengenai kecelakaan lalu lintas oleh anak, memberikan pemahaman kepada keluarga korban terkait proses penyelesaian secara restorative justice, Kepolisian berkoordinasi dengan instansi lain, melakukan sosialisasi dan penyuluhan di masyarakat dan sekolah-sekolah, dan Kepolisian menjadi pihak penengah dalam proses diversi.