Bentuk pemalsuan Akta autentik yang diduga dilakukan atau melibatkan notaris adalah bentuk pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan 264 KUHP, sehingga kedua Pasal dalam KUHP ini digunakan untuk menjeratnya. Dari kedua ketentuan tersebut, yang diutamakan untuk menjeratnya adalah Pasal 264 KUHP, karena merupakan pemalsuan surat yang diperberat dikarenakan obyek pemalsuannya mengandung nilai kepercayaan yang tinggi. Penyidik di Polres Batu menilai atau menduga, bahwa bentuk pemalsuan Akta autentik yang dilakukan notaris adalah pemalsuan Akta jual beli yang diterbitkannya Keterlibatan notaris dalam pembuatan Akta autentik dapat dikenakan sanksi yuridis sebagaimana diatur dalam KUHP. Notaris dapat disangka terlibat dalam pemalsuanAkta autentik, sehingga dirinya data dituntut pertanggungjawaban hukumnya. Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 264 KUHP dapat dikategorikan sebagai keentuan yang lebih khusus dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP dan tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP merupakan tindak pidana pemalsuan surat dengan kualifikasi lebih serius atau special karena berurusan dengan jabatan. Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah, sehingga kalau notaris ini diduga terlibat dalam tindak pidana pemalsuan, maka ancaman hukumannya juga lebih berat. Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Kota Batu terhadap notaris yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan Akta autentik sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tahapan tahapan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah dijadikan sebagai pedoman atau pegangan dalam pemeriksaan (penyidikan). Dalam tahapan-tahapan itu, penyidik berusaha mengumpulkan barang atau alat bukti yang bisa digunakan mendukung dugaan terhadap keterlibatan notaris dalam tindak pidana pemalsuan Akta autentik. Kata Kunci: Pemalsuan, Akta Otentik, Notaris.