Pada dasarnya dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan amanat rakyat kepada pemerintah melewati DPRD untuk pelayanan masyarakat dan meningkatkan kesejahtraan masyarakat. Dari penjelasan tersebut dapat diambil, rumusan masalah yang terdiri atas Bagaimana peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2014-2019 dalam pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat, Apa pencapaian dan hambatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode 2014-2019 dalam melaksanakan pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Berdirinya suatu Negara pasti ada suatu tujuan yang ingin dicapai, tidak ada satupun Negara yang terbentuk tanpa memiliki suatu tujuan. Negara Indonesia dibentukpun memiliki suatu tujuan dan salah satu tujuan Negara adalah mensejahterahkan bangsa. Oleh karena itu lembaga Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus memujudkan salah satu dari tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 19451 . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengawasan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian ini dapat di simpulkan Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode 2014-2019 Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sudah sesuai dengan teori pengawasan, lemahnya Sumber Daya Manusia DPRD, kemampuan teknik anggota DPRD dalam pengawasan pengelolaan anggaran, kurangnya Data-Data yang lengkap, kurangnya komunikasi antar fraksi.