Kedudukan Lembaga Praperadilan Dalam Hukum Pidana Indonesia

Abstract

Dalam implementasinya, praperadilan biasa dilakukan dalam negara hukum seperti Indonesia sepanjang proses penyidikan yang dilakukan didasarkan pada aturan dalam KUHAP, meskipun tidak semua putusan praperadilan dimenangkan oleh tersangka atau pihak yang mengajukan. Di dalam proses sidang pemeriksaan praperadilan tentunya akan dipertimbangkan fakta-fakta baik fakta yuridis maupun fakta materiil. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren serta nilai-nilai hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, yang terkait dengan upaya tersangka dalam memperoleh keadilan melalui Lembaga Praperadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kedudukan lembaga praperadilan dalam kajian hukum pidana di Indonesia dan menganalisis implementasi lembaga praperadilan sebagai upaya hukum tersangka dalam memperoleh keadilan di tingkat penyidikan dan penuntutan. Hasil penelitian menyatakan bahwa praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan sejak adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Pengaturan Lembaga Praperadilan di dalam KUHAP tercantum dalam Pasal 1 angka 10, Bab X Bagian Kesatu dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83. Kedudukan Lembaga Peradilan dalam hukum positif Indonesia adalah merupakan bagian dari sistem peradilan pidana, selain juga merupakan bagian dari penegakan hukum secara in abstracto maupun secara in concreto.