Sanksi pidana terhadap anak pengguna narkotika didasarkan pada UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang No 35. Anak pelaku pidana narkotika dapat dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 jo Pasal 22 UU No 3 Tahun 1997 diubah menjadi UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak narkotika paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan sesuatu seteliti mungkin tentang gajala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang dengan pendekatan perundang-undangan, terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersierm serta analisis kualitatif dilakukan secara sistematis guna mendapat jawaban atas permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan tindak pidana narkotika menurut hukum positif di Indonesia dan menganalisis sanksi pidana terhadap anak pengguna narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaturan tindak pidana narkotika dimulai dengan UU No 9 Tahun 1976 yang melarang pembuatan, penyimpanan, pengedaran dan penggunaan narkotika. Kemudian UU No 22 Tahun 1997 yang cakupannya lebih luas yang ancaman pidana yang diperberat berupa hukuman mati. Kemudian UU No. 35 Tahun 2009, yang melarang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika; perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika; perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika; dan perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan precursor.