Tindak pidana pencemaran lingkungan hidup tidak saja dibebankan kepada pelaku tindak pidana lingkungam secara individual, namun juga kepada korporasi. Selain itu juaga kepada masyarakat hukum adat berdasarkan putusan Mahkamah Konstotusi No. 35/PUU-X/2012 dengan menggunakan kondisionalitas dalam pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang masih dipertahankan sepanjang menurut kenyataanya masih ada dan diakui keberadaanya, dan pengukuhan keberadaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan tiga jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sifat penelitian deskriptif kualitatif, jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dalam hukum positif Indonesia serta untuk menganalisis pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaturan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Undang Undang ini mengatur jika pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi sehingga menerapkan asas hukum pidana primum remedium