Kedudukan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Abstract

Kedudukan tindak pidana korupsi adalah salah satu bagian dari hukum pidana khusus yang mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Hukum Acara Pidana tindak pidana korupsi yang diterapkan bersifat lex specialist yaitu adanya penyimpangan-penyimpangan yang dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan memperoleh penyidikan penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan tiga jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mednggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsepsional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaturan hukum pidana di Indonesia dan untuk menganalisis kedudukan tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana Indonesia yang pengaturannya di luar dari Kitab Undang-Undangh Hukum Pidana (KUHP). Selain itu tindak pidana ini yang mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum yang diatur dalam undang-undang tersendiri yakni: Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu tindak pidana korupsi disebut sebagai tindak pidana khusus